Mahfud MD Sentil Menteri Desa dan PDT yang Diduga Pakai Surat Resmi Pemerintah untuk Acara Pribadi

BANTENRAYA.COM – Baru dilantik Presiden Prabowo Subianto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, belakangan ini menjadi sorotan publik karena kontroversi terkait penggunaan surat resmi untuk acara pribadi.

Pada tanggal 22 Oktober, Mahfud MD mantan Menko Polhukam, mengunggah kritik melalui media sosialnya mengenai tindakan menteri tersebut.

Dalam unggahannya, Mahfud mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap penggunaan surat resmi kementerian untuk mengundang tamu dalam acara haul ibunya dan syukuran di sebuah pondok pesantren.

Ia menekankan bahwa atribut resmi pemerintah, seperti kop surat dan stempel, seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau acara keluarga, bahkan jika melibatkan lembaga pendidikan atau organisasi masyarakat.

Mahfud MD juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan simbol-simbol pemerintahan untuk menjaga integritas serta kredibilitas lembaga negara.

Pernyataan ini menarik perhatian publik dan memicu diskusi mengenai etika dalam administrasi surat-menyurat di kalangan pejabat negara.

“Saran hari ke-2 kpd Menteri Desa. Kalau benar surat di bwh ini dari menteri, maka ini keliru,” tulis Mahfud MD dalam cuitan Twitternya, Selasa 22 Oktober 2024.

“Acara keluarga spt. haul Ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yg mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Utk ke depannya, hati2,” sambungnya.

Undangan tersebut disampaikan melalui surat undangan resmi yang dibuat Kemendes PDT nomor 19/UMM.02.03/X/2024.