BANTENRAYA.COM – Forum Pegawai Non PNS Non Kategori Provinsi Banten atau FPNPB-NK mengeluarkan surat permohonan iuran kegiatan. Surat permohonan itu sendiri salah satunya ditujukan kepada Koordinator non-ASN kabupaten/kota.
Adapun dalam surat itu, FPNPB-NK meminta iuran sebesar Rp100 ribu untuk dua kegiatan, yakni menyuarakan aspirasi ke gedung DPR RI Komisi 2, Kemenpan dan BKN serta kegiatan dialog interaktif bersama anggota Komisi 2 DPR RI pasca keluarnya keputusan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK.
Ketua Ikatan Non ASN Kabupaten Lebak, Bahri Permana mengaku keberatan dengan rencana FPNPB-NK tersebut. Ia juga melarang para honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak memberikan uang iuran itu.
“Tidak ada koordinasi sebelum permohonan iuran sebesar Rp100 ribu per orang tersebut. Tiba-tiba ada surat permohonan dana dari forum Non PNS Banten, dan bahkan saya tahunya dari orang lain,” kata Bahri kepada Bantenraya.com pada Jumat, 14 Maret 2025.
Baca Juga: Ibu Kim Sae Ron Angkat Bicara Usai Kim Soo Hyun Akui Pacaran dengan Sang Putri: Tolong Kecam
Bahri menyebut rencana anggaran biaya atau RAB dari surat yang beredar bernilai fantastis, mencapai Rp102 juta. Menurut dia, hal itu tidak sesuai dengan penghasilan para non ASN yang saat ini terdampak kebijakan efisiensi. Bahri mengaku khawatir terjadi penyelewengan dana iuran oleh oknum tertentu, mengingat saat ini mulai memasuki momen lebaran.
BACAJUGA:
“Untuk ikut mendukung agenda Forum Pegawai Non PNS Non Kategori Provinsi Banten belum jadi prioritas, apalagi ada iuran-iuran yang rawan dengan konflik, penyelewengan uang, dan hal negatif lainnya.,” ucapnya.
Sejauh ini, Bahri menyebut agenda dari ikatan non ASN Lebak masih selaras dengan BKPSDM Kabupaten Lebak. Dirinya juga mengaku mempercayai Bupati, DPRD, dan seluruh perangkat daerah untuk bisa memperjuangkan hak honorer.
“Kami belum menerima legalitas Forum Pegawai Non PNS Non Kategori Provinsi Banten, minimal struktur kepengurusan. Sehingga hawatir iuran ini ilegal dan merugikan para Non ASN,” imbuhnya.
Dihubungi terpisah, Ketua FPNPB-NK, Taufiq Hidayat membantah bahwa iuran itu ditujukan kepada semua honorer di kabupaten/kota di Banten. Namun, iuran hanya untuk honorer yang hendak berangkat dan mengikuti rangkaian kegiatan.
Baca Juga: Ternyata Pemudik dari Banten Banyak yang Pulang Kampung ke Solo dan Yogyakarta
Termasuk di Kabupaten Lebak, Taufiq menyebut bahwa FPNPB-NK sudah berkoordinasi dengan ketua honorer tenaga kesehatan atau nakes di Lebak melalui rapat daring yang digelar sebelum surat pemungutan iuran diedarkan.
“Uang iuran itu nanti kan untuk kebutuhan mereka (para honorer) juga selama kegiatan. Memang di Lebak saya sering koordinasinya dengan kawan-kawan honorer nakes. Kita juga soal anggarannya sangat terbuka, di situ kita sampaikan,” tandasnya. (***)
