BANTENRAYA.COM– Sejumlah Fraksi di DPRD Kota Cilegon telah menentukan sikap terkait rencana tahapan interpelasi terhadap Walikota Cilegon Helldy Agustian. Pada Senin, 17 Januari 2022, DPRD Kota Cilegon direncanakan menggelar Rapat Paripurna Internal Penjelasan Pengusulan Interpelasi.
Tahapan Interpelasi akan berlanjut pada Rapat Paripurna Internal tentang Pandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Pengusulan Interpelasi, pada Rabu 19 Januari 2022. Dimana, sebelumnya sudah ada tiga fraksi yang menyetujui rencana pengambilan hak interpelai yaitu Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra dan Fraksi NasDem-PKB.
Sedangkan Fraksi PKS dan Fraksi Berkarya yang menolak interpelasi, juga mendapat dukungan dari Fraksi PAN yang akhirnya tidak setuju atas rencana interpelasi.
Baca Juga: Keluarga Besar BKC Provinsi Banten Bantu Anggotanya yang Sakit
Sementara, Fraksi Persatuan Demokrat belum menentukan sikap atas rencana pengambilan hak interpelasi DPRD Kota Cilegon.
Ketua Fraksi PAN pada DPRD Kota Cilegon Edison Sitorus mengaku fraksinya telah mengambil sikap terhadap rencana interpelasi. Pihaknya mengaku tidak setuju atas rencana interpelasi tersebut.
“Kami Fraksi PAN kurang setuju, itu sikap kami,” kata Edison kepada bantenraya.com, Minggu 16 Januari 2022.
Baca Juga: Beredar Video Sekelompok Pemuda Baku Hantam di Kawasan Kuliner Gedung Juang Pandeglang
Dikatakan Edison, alasan tidak setujunya interpelasi mengingat pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta berjalan belum ada satu tahun. Ia menilai terlalu prematur sikap pengambilan hak interpelasi yang akan dilakukan fraksi lain.
“Kami kurang setuju, tetapi ini kan politik, ya silakan saja kalau fraksi lain, kami tidak setuju karena 2021 anggaran yang nyusun juga pemerintahan lama,” kata Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan Citangkil dan Ciwandan ini.
Edison menjelaskan, Helldy-Sanuji juga belum menempatkan pejabat sesuai keinginannya. Adanya program yang tidak berjalan dengan baik pada APBD 2021, lantaran beberapa bulan lalu masih pejabat lama yang melaksanakan.
Baca Juga: Menko PMK Tinjau Bangunan Sekolah di Pandeglang yang Terdampak Gempa
“2021 belum bisa jadi ukuran sukses atau gagalnya pemerintahan (Helldy-Sanuji),” ucapnya.
Namun, jika pada APBD 2022 banyak program yang tidak berjalan dengan baik, Fraksi PAN justru mengaku akan menjadi yang terdepan untuk mengajukan hak interpelasi.
“Kalau 2022 sudah bisa jadi ukuran, karena program yang menyusun juga walikota sekarang. Kalau gagal, nanti kami yang terdepan untuk interpelasi,” tegasnya.
Ketua Fraksi Persatuan Demokrat atau FPD pada DPRD Kota Cilegon Baihaki Sulaiman enggan menanggapi rencana pengambilan hak interpelasi DPRD Kota Cilegon terhadap Walikota Cilegon Helldy Agustian.
Baca Juga: Terbaru! 1 Menit Yang Lalu, Berikut Ini Kode Redeem FF 17 Januari 2022
“No comment dulu kalau itu, pokoknya no comment kalau itu,” ucapnya singkat.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Risma Ayu saat dihubungi melalui sambungan telepon tidak merespon panggilan wartawan. ***
