BANTENRAYA.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menargetkan lonjakan signifikan pada capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan mendorong perbaikan pada aspek-aspek yang selama ini dinilai masih lemah, terutama transparansi dan kapasitas kelembagaan demokrasi.
Sebagai informasi, berdasarkan hasil pengukuran IDI pada tahun 2024 lalu, Provinsi Banten mencatat skor 76,87 atau naik 1,04 poin dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 75,83.
Meski mengalami peningkatan, capaian tersebut masih berada pada kategori sedang dan dinilai belum mencerminkan potensi demokrasi daerah secara optimal.
BACA JUGA: Pegawai SPPG Bakal Jadi PPPK, Forum Honorer Banten Kecewa
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten, Novriyadi Purwansyah, menyampaikan bahwa Pemprov Banten menargetkan nilai IDI tahun 2025 mencapai 80,68 persen.
Target tersebut sekaligus menjadi ambang masuk kategori tinggi dalam parameter nasional Indeks Demokrasi Indonesia.
“Untuk tahun 2025, target Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten ditetapkan sebesar 80,68 persen. Target ini membutuhkan kerja bersama yang terencana, terukur, dan kolaboratif dari seluruh unsur kelompok kerja IDI,” kata Novriyadi saat rapat koordinasi Pokja IDI Provinsi Banten 2026 di kantor Kesbangpol Banten, Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, capaian IDI Banten pada 2024 disusun dari tiga aspek utama, yakni kebebasan dengan skor 81,74, kesetaraan 81,30, serta kapasitas lembaga demokrasi yang masih berada di angka 66,77.
Rendahnya skor pada aspek terakhir menjadi salah satu fokus evaluasi Pemprov Banten ke depan.
Novriyadi mengakui, peningkatan indeks demokrasi tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu variabel yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan proses demokrasi.
“Transparansi dan lain sebagainya memang menjadi catatan bagi kita untuk kita tingkatkan ke depan,” ujarnya.
Kendati demikian, Novriyadi mengaku optimistis tren peningkatan IDI di Banten akan terus berlanjut. Ia menilai, kenaikan indeks dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perbaikan bertahap yang dapat menjadi modal untuk mencapai target yang lebih tinggi.
“Target minimal kita di angka 80 persen. Kalau 80 persen itu sudah masuk kategori parameter tinggi. Sekarang kita masih di angka 76 koma sekian. Mudah-mudahan ke depan ini bisa terus meningkat, karena dari 2023 ke 2024 trennya sudah naik,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim menilai target peningkatan indeks demokrasi tersebut realistis untuk dicapai, asalkan diikuti dengan langkah strategis dan sinergi antarlembaga.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi peran setiap institusi dalam mendorong kualitas demokrasi di daerah.
“InsyaAllah 2026 akan memiliki nilai yang tinggi. Namun tentunya ini perlu langkah-langkah strategis. Saya akan berkoordinasi dengan Pak Gubernur, Ketua Pokja IDI, Sekda, Kesbangpol, dan jajaran untuk mengoptimalkan peran masing-masing institusi dalam rangka mendorong proses demokrasi yang lebih baik,” tegas Fahmi. ***
