BANTENRAYA.COM – Pemkab Lebak bersama DPRD telah menetapkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026.
Dalam dokumen itu, APBD Lebak tahun 2026 Pemkab Lebak bakal berfokus pada ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, hingga pengentasan kemiskinan.
Salah satu program yang turut di teken Pemkab Lebak dan DPRD Lebak dalam dokumen KUA PPAS tersebut adalah perbaikan pada 250 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan alokasi anggaran mencapai Rp5 miliar.
BACA JUGA: Ini Daftar 4 Sekolah Kedinasan Tanpa Tes Fisik Ketika Pendaftaran
Pemkab Lebak mengklaim pembangunan RTLH merupakan bagian dari langkah pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lebak.
“Sesuai rencana, program pembangunan RTLH sebanyak 200 hingga 250 unit disepakati. Anggarannya kira-kira Rp4 hingga 5 miliar di tahun depan,” kata Kepala Bapperida Kabupaten Lebak, Yosep Mohammad Holis saat berbincang, Selasa, 18 November 2025.
BACAJUGA:
Yosep merincikan bahwa dalam pelaksanaannya, satu unit RTLH rencananya akan mendapatkan sekitar Rp20 juta untuk melakukan perbaikan.
Target penerima juga harus memenuhi kriteria yang ditetapkan. Baik kriteria teknis maupun administratif.
Anggaran yang disiapkan untuk RTLH tahun 2026 sendiri jauh lebih besar jika dibanding tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata hanya untuk memperbaiki sekitar 50 RTLH.
“Nanti oleh OPD teknis yang menentukan kriterianya. Intinya ya kondisi rumah sudah pasti. Tapi juga ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan,” terangnya.
Menurut Yosep, pembangunan rumah tidak hanya berdampak pada pemenuhan tempat tinggal yang layak, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan termasuk dalam menekan angka kemiskinan.
“Tentunya juga, rumah layak akan berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan produktivitas warga,” jelas dia.
Yosep memaparkan, pembahasan dan penetapan program program prioritas Pemkab Lebak di tahun anggaran 2026 sendiri sempat muncul kendala setelah dana transfer ke daerah untuk Kabupaten Lebak dipastikan menyusut Rp118 miliar.
Pihaknya kemudian menyiasati dengan melakukan penghematan seperti pengurangan perjalanan dinas serta pengadaan alat kantor tanpa menumbalkan program prioritas.
“Itu target perbaikan dari APBD. Mungkin bertambah dari program lain, seperti dari Baznas maupun provinsi,” tuturnya. ***
