BANTENRAYA.COM – Ikatan Keluarga Mahasiswa Bojonegara dan Puloampel menyuarakan keprihatinan akibat meningkatnya volume kendaraan truk tambang sehingga membuat kemacetan disepanjang jalan raya Bojonegara-Puloampel.
Meningkatnya volume kendaraan diguka akibat adanya kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menutup sementara tambang pasir di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
Alasan Volume Truk di Bojonegara Meningkat
Ketua Umum IKMBP Fahmi Adam mengatakan, truk-truk besar mendatangi Kecamatan Bojonegara untuk mengangkut pasir, batu dan galian yang berada di salah satu tambang.
BACA JUGA: Dalam Rakorda 2025, Partai Demokrat Banten Tegaskan Dukungan untuk Gubernur Andra Soni
“Meraka mengambil di PT SGM Bravo 10 dan 11,yang bikin miris mereka tidak menutup truk dengan terepal ketika mengambil material,” ujarnya, Minggu (5/10).
Ia menjelaskan, meningkatnya volume kendaraan yang berlangsung selama satu pekan tersebut diklaim meresahkan dan mengancam keselamatan warga.
“Terutama pasca-pembatasan pertambangan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Parung Panjang, Bogor, yang diduga menyebabkan pengalihan armada truk ke wilayah ini.Dampak langsung dirasakan dalam bentuk gangguan aktivitas sehari-hari dan peningkatan fatalitas kecelakaan,” katanya.
Menanggapi kondisi darurat ini, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan utama kepada para pelaku usaha dan pemerintah terkait supaya adanya kepatuhan hukum dan jam operasional.
BACA JUGA: Tinggal di Rumah Reot, Keluarga Saniti Harus Mengungsi ke Tetangga Saat Hujan
“Mahasiswa sangat menyayangkan minimnya respons dan ketegasan dari Pemerintah Provinsi Banten dalam menyikapi lonjakan truk tambang yang berdatangan setiap hari dari Bogor. Ketidaktegasan ini dinilai membiarkan warga hidup dalam ketakutan dan bahaya di jalan raya,” jelasnya.
Pihaknya juga menyoroti kondisi jalan Raya Bojonegara-Puloampel yang saat ini dinilai sudah tidak layak menampung volume kendaraan berat yang masif.
“Jika tidak ada itikad baik dan tindakan nyata dari pemerintah terkait untuk menertibkan lalu-lalang truk yang membeludak, mahasiswa mengancam akan turun ke jalan dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas sebagai bentuk protes,” paparnya.
Mahasiswa mendesak pemerintah terkait untuk segera menertibkan pertambangan ilegal yang beroperasi tanpa mengantongi izin resmi.
BACA JUGA: KAMMI Dorong Optimalisasi Pengelolaan Sampah, Kepala DLH: Tantangan Kita Bukan Hanya Kapasitas TPA
“Kita menuntut pengawasan secara berkala dan ketat terhadap seluruh aktivitas perusahaan pertambangan agar beroperasi sesuai ketentuan,” tuturnya.
Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur Organisasi IKMBP Asep Saipul Rahman mengatakan, Pemrov Banten harus segera bertindak tegas dan tidak boleh membiarkan Kecamatan Bojonegara menjadi tempat pembuangan masalah dari provinsi lain.
“Kami tidak anti-pembangunan, tetapi kami menuntut keselamatan warga adalah prioritas utama. Kami akan terus mengawal isu ini hingga ada solusi konkret,” ujarnya. ***
