BANTENRAYA.COM – Sebanyak 2.900 pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah menjalani hari-hari penuh harap dan cemas.
Mereka masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang menurut rencana baru akan diberikan pada Oktober 2025 mendatang.
Situasi ini berbeda dengan sekitar 9 ribu honorer lainnya yang sudah menerima SK dan dilantik pada awal Agustus 2025.
Ribuan honorer yang masih menunggu ini sebagian besar merupakan calon PPPK tahap dua, serta pegawai kategori R2 dan R3.
Ketua Forum Tenaga Non ASN Pemprov Banten, Taufik Hidayat, menjelaskan bahwa, dari total 2.900 pegawai yang belum menerima SK, sebanyak 1.500 orang merupakan peserta tahap dua.
Mereka di antaranya adalah petugas pengamanan dalam (Pamdal), pengemudi, pramubakti, dan staf administrasi dengan masa kerja minimal dua tahun.
Baca Juga: Minta Alat Ditambah, ASN Cilegon Langganan Berebut Fingerprint Setiap Acara Resmi Nasional
Sementara itu, 1.400 pegawai lainnya berasal dari kategori R2 dan R3, yakni pegawai non-ASN yang ikut seleksi tahap pertama namun tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi.
“Total ada 2.900 pegawai yang belum mendapatkan SK. 1.500 orang di tahap 2, dan 1.400-an dari kategori R2 dan R3,” kata Taufik kepada wartawan, Jumat, 15 Agustus 2025.
Diketahui, pada seleksi PPPK tahap pertama, Pemprov Banten membuka 11.737 formasi.
Namun, yang dinyatakan lulus hanya 9.750 peserta. Mereka sudah dilantik awal bulan ini.
Adapun untuk 2.900 pegawai yang belum dilantik, berkas dan data mereka saat ini masih dalam proses verifikasi di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Menurut Taufik, penantian ini memiliki makna lebih dari sekadar menerima SK.
Bagi sebagian besar pegawai honorer, SK PPPK menjadi “tiket” untuk mengubah taraf hidup menjadi lebih layak setelah bertahun-tahun mengabdi.
“Banyak teman-teman yang sudah mengabdikan hidupnya, dan menanti-nantikan SK ini sejak puluhan tahun,” ujarnya.
Ia menambahkan, calon PPPK tahap dua nantinya akan dilantik sebagai pegawai penuh waktu, sementara kategori R2 dan R3 akan menjadi pegawai paruh waktu.
Baca Juga: TANPA PESAING! Ari Irmawan Jadi Calon Tunggal Ketua KNPI Kota Cilegon
“Harapannya, pelantikan ini bisa berjalan sesuai jadwal Oktober nanti. Teman-teman sudah menunggu sangat lama,” tuturnya.
Taufik juga berharap Pemprov Banten dapat memastikan seluruh proses administrasi dan koordinasi dengan BKN berjalan lancar.
Menurutnya, kepastian jadwal akan mengurangi rasa cemas pegawai yang kini masih dalam ketidakpastian.
“Ini bukan hanya soal status, tapi juga pengakuan atas pengabdian yang sudah diberikan. Semoga Oktober nanti benar-benar menjadi bulan yang membahagiakan bagi teman-teman kami yang belum dilantik,” ucap Taufik.***
