BANTENRAYA.COM – Sejumlah tokoh mulai dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ulama, masyarakat dan pemuda berharap Pilkada 2024 Kota Cilegon berjalan dengan damai.
Forkopimda di Kota Cilegon berharap persatuan dan kesatuan harus terjaga meski beda pilihan, terutama bagi calon yang kalah harus legowo.
Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara menjelaskan, dalam pemilihan nanti masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi dengan berita negatif di media sosial, termasuk juga tetap menjaga persatuan dan kesatuan.
Baca Juga: Distan Provinsi Banten Bakal Sokong Bahan Pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis
“Kepada masyarakat Kota Cilegon agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan walaupun berbeda pilihan. Jangan terprovokasi dengan berita-berita negatif di medsos,” katanya, pada Senin, 25 November 2024.
Kemas menyampaikan, saat nanti pencoblosan dan setelahnya, masyarakat tidak berlebihan dalam merayakan, termasuk juga jangan sampai nantinya menerima politik uang.
“Tidak menerima politik uang dan tidak melakukan mobilisasi masa dan konvoi kendaraan,” imbuhnya.
Sementara itu, Bendahara PCNU Kota Cilegon Fatullah mengungkapkan, berharap seluruh masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya sebagai bagian dari kedaulatan rakyat.
“Atas nama PCNU Kota Cilegon agar dalam pemilihan kepala daerah menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya sebagai bagian dari kedaulatan rakyat,” ujarnya.
“Hal ini untuk menentukan masa depan masyarakat Kota Cilegon dengan terpilihnya pimpinan kepala daerah yang sesuai pilihan masyarakat,” tambahnya.
Baca Juga: Agen Mitra UMi BRI di Ujung Timur Indonesia Berhasil Tingkatkan Taraf Hidup Keluarga
Fatullah menambahkan, tentu dalam proses itu agar dalam Pilkada ini dapat menjaga kondusifitas, ketertiban, tidak boleh ada yang mengganggu proses demokrasi di Kota Cilegon.
“Kita berhadap Pilkada Kota Cilegon lancar dan damai, agar kepemimpinan daerah daerah yang dihasilkan juga legitimate,” ungkapnya.
Ketua Umum HMI Cabang Cilegon Rahmatullah menegaskan, berharap kepada para elite politik juga bersikap dewasa dalam Pilkada, menerima semua hasil Pilkada dan melakukan langkah konstitusional jika memang ada keberatan.
“Jangan sampai melibatkan dan mengorbankan masyarakat dalam setiap gugatan Pilkada. Tempuh jalur konstitusional ke MK (Mahkamah Konstitusi) jika menilai ada kejanggalan,” jelasnya.
“Termasuk, kami berharap paslon siap menang dan siap kalah, termasuk juga pada pendukung dan relawan,” pungkasnya.***


















