BANTENRAYA.COM – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pertanian Provinsi Banten menargetkan Banten bebas dari penyakit rabies pada tahun 2025.
Untuk mencapai target itu, Dinas Pertanian Provinsi Banten dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten membuat sejumlah langkah.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid mengatakan, sesuai Undang-undang Nomot 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemerintah bersama pemerintah daerah melaksankan pengamanan pada penyakit hewan menular.
Dengan dasar itu, maka pemeirntah dan pemerintah daerah harus melakukan tindakan dalam mengatasi penyakit zoonosis atau penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia.
Baca Juga: Debat Perdana Pilgub Banten Angkat Dua Tema Besar
Salah satu penyakit itu adalah rabies.
“Banten sejak 2011 bebas penyakit zoonosis. Ini menandakan kami, Pemprov Banten, bersama stakeholder bertindak dalam penanganan penyakit zoonosis,” kata Agus saat Rapat Koordinasi Teknis Rabies Tingkat Provinsi Banten di Aula Dinas Pertanian Provinsi Banten di KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu, 16 Oktober 2024.
Agus mengatakan, Provinsi Banten pada awal Oktober lalu mendapatkan piagam penghargaan dari Kementerian Pertanian RI sebagai provinsi dengan 14 tahun berturut-turut tidak ada kasus gigitan rabies. Penghargaan diberikan oleh deputi.
Namun, sesuai dengan target pemerintah pusat yang akan melakukan eliminasi rabies di Pulau Jawa, pemeirntah manergetkan Pulau Jawa bisa bebas rabies pada tahun 2029 dan secara nasional ditargetkan bebas rabies pada 2030.
Baca Juga: Cetak Entrepreneur Muda, SKB Kota Serang Gelar Pelatihan Barista
Provinsi Banten sendiri pada 2021-2024 sudah melakukan surveilans rabies untuk wilayah Tangerang Raya, Cilegon, dan Serang Raya.
“Berikutnya tahun 2026 dengan semua kabupaten/ kota. Hasilnya, Banten 2029 (diharapkan-red) bebas rabies. Saya dengan bu Ati (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti-red) sepakat dimajukan. Kalau bisa, tahun besok bisa bebas rabies,” ujarnya.
Agus menyatakan, dalam mencapai target Banten bebas rabies 2025, dinas pertanian bekerja sama dengan dinas kesehatan.
Sebab dinas kesehatan pernah mencapai bebas malaria, karena itu dinas pertanian ingin melakukan studi tiru.
Baca Juga: Sanuji Inginkan Kantor untuk Persiapan Pemekaran DOB Jika Terpilih Jadi Bupati Lebak
BacaJuga
Selain itu, Pemprov Banten juga menggandeng kabupaten kota lain untuk mewujudkan Banten bebas rabies.
“Jangan anggap enteng rabies. Kalau tidak tertangani, maka luar biasa. Seperti contoh kasus di pulau Bali, akan berdampak terhadap sektor ekonomi,” katanya.
Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Pertanian Provinsi Banten Ari Mardiana mengatakan, pada tahun ini Pemprov Banten mendapatkan penghargaan sebagai daerah dengan 14 tahun tanpa ada kasus gigitan rabies.
Penghargaan ditandatangani oleh deputi. Nantinya bila sudah dinyatakan bebas rabies, maka penghargaan akan di ditandatangani oleh menteri pertanian langsung.
Baca Juga: Pemprov Banten Kesulitan Cari Investor Untuk Kembangkan Banten International Stadium
Ari mengatakan, di Pulau Jawa daerah yang memiliki risiko tinggi kasus rabies yaitu Provinsi Banten dan Jawa Barat.
Karena itu, ke depan kemungkinan kegiatan pemerintah pusat pun akan dikonsentrasikan untuk wilayah Banten dan Jawa Barat.
Pemerintah pusat sendiri telah menyusun One Health Roadmap Eliminasi Rabies Nasional 2030 dengan slogan Jawara yang merupakan akronim dari Jawa Bebas Rabies.
“Nah itu juga konsentrasinya ke sini untuk mencegah masuknya yang dari Indonesia bagian timur masuk ke Indonesia bagian barat,” katanya.
Baca Juga: UMK 2025 Kota Cilegon Mulai Dibahas
Ari mengatakan, saat ini Dinas Pertanian Provinsi Banten menargetkan cakupan vaksinasi rabies bisa mencapai 70 persen.
Sayangnya, vaksinasi saat ini baru mencapai 20 persen.
Kecilnya cakupan vaksinasi rabies sendiri disebabkan karena program dinas pertanian bukan urusan wajib sehingga dari dukungan anggaran juga tidak maksimal.
“Anggaran kami kan tidak sebanyak anggaran yang memang urusannya adalah urusan wajib, misalkan dinkes dan dinas pendidikan tidak sebanyak itu. Makanya kami harus bisa memaksimalkan yang sedikit ini sehingga tidak terjadi kasus rabies di Banten,” ujarnya.***
