BANTENRAYA.COM – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Indonesia (Afebsi) Provinsi Banten mempunyai pengurus baru.
Hal tersebut terungkap dalam acara Pelantikan DPD Afebsi Provinsi Banten yang dilaksanakan di Aula Gadeng Inspektorat Provinsi Banten, Kamis (15/8).
Ketua umum BPN Afebsi Achmad Rozi dalam sambutannya menyampaikan bahwa organisasi Afebsi ini bukan sekadar untuk memenuhi jabatan untuk pengisian beban kerja dosen (BKD) atau surat keputusan (SK) saja.
“Tapi jauh lebih mulia yaitu anggota dab pengurusnya berpartisipasi dan berkomitmen dalam membangun Afebsi,” katanya.
Ia menilai, Afebsi adalah organisasi yang unik dan berbeda dibandingkan organisasi lainnya, karena anggota dan pengurusnya wajib dosen.
BACAJUGA:
Berbeda dengan organisasi lainnya. Oleh karena itu, mari kibarkan bendera afebsi seluas-luasnya.
“Mudah-mudahan masyarakat Banten yang belum tahu jadi mengenal dan bergabung dengan Afebsi,” ujarnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Inspektorat Provinsi Banten Usman Asshidiqi yang hadir dalam kegiatan tersebut mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada DPD Afebsi Provinsi Banten yang telah memiliki pengurus baru. Semoga DPD Afebsi Provinsi Banten memiliki program kerja yang langsung bisa dirasakan masyarakat Banten.
Menurutnya Afebsi adalah organisasi yang mewadahi himpunan pimpinan fakultas ekonomi dan bisnis pada perguruan tinggi swasta. Afebsi sendiri didirikan dalam rangka membangun semangat kerjasma dan kolaborasi antar fakultas ekonomi dan bisnis perguruan tinggi swasta dalam bidang tri dharma perguruan tinggi.
Baca Juga: Bakal Dibuka 20 Agustus, Ini 7 Dokumen Wajib Lulusan SMA Hingga Sarjana untuk Daftar CPNS 2024
“Selain itu Afebsi juga melakukan pengembangan dan implementasi merdeka belajar dan kampus merdeka, yang diinisiasi oleh 21 dekan fakultas ekonomi dan bisnis perguruan tinggi swasta se Indonesia,” ujarnya.
Terkait jumlah pengurus dan anggota, lanjut Usman, Afebsi memiliki sumber daya yang luar biasa, untuk membuat program tri dharma perguruan tinggi swasta yang mampu dirasakan oleh masyarakat. (***)
