BANTENRAYA.COM – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon menyebut organisasi penghasil malas dalam bekerja.
Hal itu dibuktikan dengan minimnya pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah yang baru terkumpul sebesar 27 persen dari proyeksi PAD sebesar Rp1,1 triliun.
Menurut Banggar DPRD Kota Cilegon, OPD seharusnya bisa maksimal saat awal tahun untuk mengumpulkan pendapatan, sehingga berbagai program bisa terealisasi dengan sangat efektif.
Baca Juga: Produk UKM Banten Masih Lemah, Penyebab Belum Bisa Ekspor
Anggota Banggar DPRD Kota Cilegon Erick Rebiin menyatakan, OPD terlalu menganggap enteng soal pendapatan, sehingga biasanya digedor di akhir tahun.
“Harusnya dari awal tahun mulai digeber. Bukan akhir tahun itu baru semuanya turun,” katanya, Selasa 30 Juli 2024.
Erick menilai, OPD sangat malas saat di awal tahun. Hal itu menyebabkan realisasi program juga tersendat.
Baca Juga: Pemdes Wargasara Gencarkan Konservasi Terumbu Karang
“Ini kan menjadi masalah setiap tahunnya. Harusnya sudah bisa teratasi. Bukan soal potensi dan proyeksi melet. Tapi memang OPD malas,” tegasnya.
Diketahui, realisasi PAD pada APBD 2024 senilai Rp1,1 triliun diprediksi tidak akan tercapai.
Penyebabnya, karena proyeksi pendapatan terutama dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hilang sebesar Rp400 miliar dari target sebesar Rp590.992.543.820.
Baca Juga: GRATIS! Kumpulan Link Twibbon Hari Jadi Kabupaten Bengkalis 2024, Cocok DIbagikan di Media Sosial
Berdasarkan data, Rp1,1 triliun tersebut yakni dari sektor pajak Jasa Perhotelan Rp14.213.840.090, Jasa Makanan dan/atau Minuman atau restoran Rp45.000.000.000, Jasa Kesenian dan Hiburan Rp6.000.000.000, Jasa Tenaga Listrik sebesar Rp216.000.000.000, Jasa Parkir Rp1.500.000.000, Pajak Reklame Rp3.500.000.000.
Lalu ada, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp11.000.000.000, Pajak Air Tanah Rp1.300.000.000, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Rp225.000.000.000 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp590.992.543.820. ***
