BANTENRAYA.COM – Buruh meminta Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Serang segera membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK di tengah ancaman ekonomi global yang dinilai kurang baik.
Pembentukan Satgas PHK tersebut sangat penting untuk menanggulangi para buruh yang terancam kena PHK akibat adanya kebijakan perang dagang antara Amerika Serikat dan China.
Sekretaris Jendral Alinasi Serikat Pekerja Serikat Buruh atau ASPSB Kabupaten Serang Arizal Peni mengatakan, adanya kebijakan tarif trump juga sangat berdampak terhadap produksi yang dilakukan oleh industri padat karya yang saat ini dinilai berkurang.
“Kita mengalami kondisi Global yang kurang baik. Saat ini kami berharap kepada Pemkab Serang agar membentuk Satgas PHK,” ujarnya di Lapangan Bahbul, Desa Situterate, Kecamatan Cikande, Kamis, 1 Mei 2025.
Baca Juga: Buruh Korban PHK Bakal Dilatih Wirausaha oleh Pemkab Serang
Ia menjelaskan, Satgas PHK nantinya akan melakukan penanganan dan mencari solusi supaya buruh-butuh yang menjadi korban PHK dapat ditangani dengan cepat dan efektif.
“Melihat iklim industri yang kurang baik potensi PHK masal itu ada. Beberapa perusahaan yang yang memiliki hubungan dengan Amerika ordernya mulai berkurang sebesar 50 persen,” katanya.
Rizal menuturkan, akibat adanya kebijakan kenaikan bea masuk ke Amerika Serikat saat ini banyak para buruh yang terkena PHK lantaran produksi yang dilakukan industri padat karya mulai berkurang.
“Data konkritnya kita belum kumpulkan cuman jumlahnha ratusan orang yang sudah terkena PHK. Sektor yang paling terdampak itu Padat Karya bisa dari tekstil, kulit, kayu dan sebagainya,” jelasnya.
Baca Juga: Puluhan Preman Diajak Ngaji dan Shalat Berjamaah oleh Polres Serang
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang Diana Ardhianty Utami mengatakan, pihaknya akan membentuk Satgas PHK dengan melibatkan Pemda Serang, Apindo, dan serikat buruh.
“Ya kita akan tindak lanjuti untuk Satgas PHK untuk antisipasi terjadinya PHK masal. Setelah kegiatan ini (may day-red) kita akan langsung bicarakan, kita akan libatkan juga unsur Muspika (musyawarah pemerintah kecamatan),” ujarnya.
Ia menjelaskan, untuk mencegah potensi PHK masal para Apindo harus memberikan informasi secara terbuka kepada buruh dan Pemkan Serang untuk mencarikan solusinya bersama-sama.
“Tahun lalu ada PHK masal cuman untuk data pastinya saya enggak hafal, untuk tahun ini mudah-mudahan tidak terjadi. Secara nasional sudah mulai dari sektor-sektor industri padat karya produksinya sudah mulai berkurang,” katanya.***
