BANTEN RAYA.COM – Pengisian pegawai untuk operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilograng, Kabupaten Lebak, tengah dalam tahap pembahasan dan telah diusulkan ke pemerintah pusat. Proses ini menjadi langkah akhir sebelum rumah sakit tersebut resmi beroperasi.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, menjelaskan bahwa pengisian pegawai awalnya direncanakan melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, setelah konsultasi dengan kementerian terkait, mekanisme pengisian disesuaikan dengan memanfaatkan tenaga kerja dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Awalnya kami merancang pengisian pegawai dengan skema PPPK. Namun, berdasarkan hasil konsultasi dengan Kemendagri, Menpan RB, dan BKN, mekanismenya diubah menjadi tenaga BLUD. Saat ini masih dalam tahap pembahasan dan finalisasi. Setelah semua selesai, mekanismenya akan diumumkan ke publik,” jelas Ati kepada wartawan, Kamis (9/1/2025).
BACAJUGA:
Ati menerangkan, secara infrastruktur, RSUD Cilograng sudah sepenuhnya siap, termasuk alat-alat kesehatan dan sistem layanan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Namun, kelengkapan sumber daya manusia (SDM) masih menunggu persetujuan dan proses rekrutmen.
“Semua elemen pendukung izin operasional, seperti alat kesehatan, sistem mutu layanan, rujukan, dan rekam medis elektronik, sudah selesai. Tinggal SDM yang masih dalam proses. Jika semua tuntas, RSUD ini siap melayani masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga: Sekda Cilegon Pastikan Program 2025 Tetap Jalan Sesuai Jadwal Tapi Dipilah Sesuai Edaran Pusat
Sementara itu, senada dengan Ati, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Nana Supiana, menjelaskan bahwa, proses rekrutmen pegawai RSUD Cilograng sudah diusulkan ke pemerintah pusat dan sedang dalam tahap finalisasi. Pihaknya menargetkan pengumuman resmi mekanisme rekrutmen pada pertengahan Januari 2025.
“Mekanisme rekrutmen sedang kami persiapkan dan sudah kami komunikasikan dengan Kemendagri. Rencananya, pengumuman akan dilakukan minggu ketiga bulan ini,” kata Nana.
Nana juga menekankan bahwa, masyarakat sekitar RSUD Cilograng akan menjadi prioritas dalam rekrutmen ini, selama memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
“Seleksi tetap menjadi syarat utama, karena ini adalah cara yang berkeadilan dan memberikan kesempatan yang sama. Masyarakat lokal dengan kualifikasi yang sesuai akan diprioritaskan,” jelasnya.
Nana menerangkan, RSUD Cilograng diharapkan segera beroperasi untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih dekat dan memadai bagi masyarakat di Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Proses rekrutmen yang adil dan berbasis kompetensi diyakini akan mendukung kualitas pelayanan rumah sakit.
“Dengan kesiapan infrastruktur dan tenaga kerja yang kompeten, RSUD Cilograng diharapkan menjadi solusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Karena, masyarakat sekitar pun menantikan operasional RSUD ini, berharap dapat mengakses layanan kesehatan yang lebih mudah dan efisien tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke fasilitas lain,” pungkasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya, Anggota Komisi V Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, mendesak agar pemerintah provinsi (pemprov) segera mengoperasikan RSUD Cilograng agar tidak membuat rumah sakit menjadi terbengkalai akibat belum adanya sumber daya manusia yang akan bekerja di sana.
“Membuka formasi terkait itu saya belum ada PPPK sudah termasuk untuk itu, kalau memang belum ada di tahap satu saya berharap ada di tahap dua yang dilaksanakan pada Februari tahun ini,” kata Yeremia.(***)
