BANTENRAYA.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan bahwa, kekosongan jabatan yang saat ini diisi oleh Plt Kepala OPD yang berasal dari pejabat eselon II yang ada merupakan salah satu bentuk efisensi yang dilakukan oleh Pemprov Banten.
Diketahui, memasuki awal Januari 2024 terdapat 11 jabatan eselon II di Pemprov Banten yang kosong yaitu, Inspektorat, Staf Ahli Gubernur, DPMD, Badan Kesbangpol, Diskominfo SP, Dinas ESDM, Bapenda, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Ekonomi dan Pembangunan dan Biro Organisasi.
“Jadi begini, konsep organisasi itu kita ingin adanya analisis beban kerja yang sesuai dengan organisasi yang dibutuhkan. Secara umum, analisis beban kerja di Provinsi Banten itu dengan besaran organisasi yang sekarang perlu kita lakukan efisiensi dan saya sudah menyampaikan konsep pengajuan rancangan Perda kepada DPRD dan itu sudah berjalan,” kata Al Muktabar kepada wartawan usai rapat pengendalian inflasi di Pendopo Gubernur Banten, Senin 22 April 2024.
Baca Juga: Queen Of Tears Episode 15 Sub Indo: Usaha Kim Soo Hyun untuk Kembalikan Ingatan Kim Ji Won
Bahkan, Al Muktabar juga menyinggung terkait capaian-capaian yang saat ini telah dicapai meskipun ada kekosangan jabatan seperti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukan hasil baik yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurutnya, jabatan itu baik diisi dengan pejabat definitif maupun bukan bukan permasalahan. Pasalnya, saat ini roda pemerintahan tetap berjalan tanpa adanya kendala.
“Kita lihat WTP dengan kekosongan, tidak ada masalah dan ada efektivitas dan efisiensi disana. Oleh karenanya, kuncinya adalah analisis beban kerja yang sesuai untuk besar atau tidaknya organisasi. Diisi atau tidaknya jabatan dari sisi itu yang kita kedepankan,” jelasnya.
“Itu tadi perlu efisiensi terus kesesuaian tugas. Dan ini ingin kita persembahkan kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Al Muktabar mengatakan, dengan adanya pejabat yang rangkap jabatan, dikatakan Al penggunaan anggaran bisa lebih dimaksimalkan untuk berbagai kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.
“Kalau itu efisien, bisa untuk sekolah bisa untuk pembiayaan lain (anggarannya, red),” katanya.
Baca Juga: Ketahui Seberapa Jahat Kamu Melalui Link Tes Ujian Docs Google Form, Yakin Kamu Si Paling Baik?
Saat ditanya terkait dengan apa yang dilakukan Pemprov Banten bisa menghambat pegawai lain, Al Muktabar dengan tegas menepis hal tersebut, menurutnya, tindakan yabg saat ini dilakukan semata-mata demi kesejahteraan masyarakat, karena adanya penghematan anggaran.
“Tidak akan menghambat, karena kita tidak ada men non job kan siapapun, tetapi kita kedepankan adalah rakyat harus mendapatkan nilai lebih, dari proses agenda kerja pembangunan,” tegasnya.
“Saya selalu menghimbau kepada ASN (Aparatur Sipil Daerah), jabatan adalah amanah. Amanah struktur penyelenggara negara dan kesesuaiannya penting untuk kita paralelkan,” sambungnya.
Lebih jauh Al Muktabar mengatakan, kuncinya adalah di efisiensi beban kerja. Karena disitu ada nilai efisiensi. Jadi peta karir dan jabatan itu satu hal yang terpisah dengan bagaimana masyarakat harus dilayani.
Selain itu, Al Muktabar juga menyinggung bahwa tunjangan karir (tukin) di Provinsi Banten merupakan yang paling besar. Oleh karena itu, beban kerja pun menurutnya perlu adanya penyesuian.
“Di Banten itu tukin ASN termasuk paling tinggi, oleh karenanya harus sesuai dengan beban kerja yang ada. Bayangkan, di Banten tukin bagi eselon II Rp45 sampai Rp55 juta. Artinya ada kelebihan kita dan artinya bagus untuk beban pegawai,” pungkasnya.***
