BANTENRAYA.COM – Lembaga Kajian Politik Nasional atau KPN membuat survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah di wilayah Tangerang Raya.
Area survey meliputi wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.
Survei dilakukan pada periode 1–9 Januari 2024, dengan jumlah responden 440 orang per wilayah, atau total 1.320 responden dengan margin of error + 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Eksekutif KPN Adib Miftahul mengatakan, survei dilakukan untuk mengukur kepuasaan publik sekaligus sebagai bahan introspeksi para pemangku kebijakan di Tangerang Raya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Segini Uang yang Harus Disiapkan untuk Dapat Skin Attack on Titan Mobile Legend
“Jika ditanya kenapa Tangerang Raya, sebab tiga wilayah ini lebih terkenal, daripada ibukotanya di Provinsi Banten, yaitu Kota Serang,” kata Adib.
Selain itu, siklus masyarakat urban di Tangerang Raya juga tinggi, sehingga tingkat pelayanan publik di wilayah ini menjadi etalase bagi pelayanan di Banten bahkan wilayah sekitarnya yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Dosen Universitas Islam Syekh Yusuf ini mengatakan, survei ini mengulas 12 isu makro, di antaranya tentang publik service, aksesibilitas, kemacetan, banjir, kesehatan, ketimpangan sosial, bantuan sosial, lapangan kerja, pendidikan, UMKM, politik anggaran, serta penegakan hukum.
Direktur Riset KPN, KRT Tamil Selvan mengatakan, dalam paparannya bahwa dari sekian banyak isu yang diukur pada survei tersebut, trend positif menunjukan tingkat kepuasan warga Kota Tangerang berada di atas rata-rata.
Baca Juga: Drakor A Killer Paradox Kapan Tayang? Ini Jadwal Rilis di Netflix dan Sinopsisnya
Dirinya mengatakan, hal ini terjadi, karena warga menilai bahwa adanya kebijakan pemerintah kota yang sangat berpihak kepada masyarakat.
BACAJUGA:
“Dalam survei itu kita tidak sekedar melihat hasil ya, tapi kita melihat trend, dari 50 kuesioner yang ditanyakan dan dibandingkan dengan 2 wilayah lainnya, saya melihat trend positif yang cukup tinggi pada Pemkot Tangerang,” katanya.
Tamil memperkirakan salah satu penyebab tingginya apresiasi warga Kota Tangerang disebabkan karena kebijakan Pemkot Tangerang yang membayarkan premi BPJS warga kurang mampu.
“Ini patut dijadikan role model di seluruh pemerintah daerah di Indonesia,” ungkap dosen Universitas Dian Nusantara ini.***
