JAKARTA – Pemerintah memastikan transportasi umum tetap diizinkan beroperasi di wilayah aglomerasi meski kebijakan larangan mudik sudah berjalan. Peniadaan mudik dalam satu wilayah aglomerasi merupakan bagian dari upaya mencegah penularan Covid-19 dan menjamin protokol kesehatan berjalan baik.
Siaran pers bersama Satgas Covid-19 dan Kementerian Perhubungan menyatakan pengecualian di wilayah aglomerasi difokuskan pada layanan transportasi untuk kegiatan esensial harian, antara lain, bekerja, pemeriksaan kesehatan, pengantaran logistik, dan sebagainya.
“Kebijakan tetap, yaitu peniadaan mudik, tujuannya agar tidak terjadi peningkatan mobillitas masyarakat pemicu kerumunan,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam siaran pers, seperti dilansir JPNN.com, Jumat (7/5/2021).
BACAJUGA:
Ada dua aturan tentang larangan mudik. Satgas Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Larangan Mudik. Adapun Kemenhub menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
“Silaturahmi dengan kontak fisik yang terjadi saat bertemu berpotensi menimbulkan peningkatan peluang transmisi dalam lingkup keluarga,” kata Wiku.
Guru besar ilmu kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia itu menegaskan kebijakan itu tidak akan menghilangkan silaturahmi sebagai esensi mudik. Dia beralasan kebijakan itu dibuat dengan mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan peniadaan mudik di wilayah aglomerasi bukan berarti aktivitas transportasi juga dilarang. Dia memastikan tidak ada penyekatan terhadap kegiatan esensial.
BACA JUGA: Larangan Mudik Berlaku! Puluhan Kendaraan Menuju Pelabuhan Merak Dipaksa Putar Balik
“Yang diperbolehkan adalah aktivitas esensial, transportasi masih akan melayani masyarakat di kawasan ini (aglomerasi) dengan pembatasan,” ujar Adita.
Menurut dia, transportasi angkutan jalan maupun kereta api akan tetap melayani masyarakat dengan pembatasan jam operasional, frekuensi, dan jumlah armada. “Pengawasan terhadap protokol kesehatannya diperketat,” tutur Adita.(tan/jpnn)
