SERANG, BANTEN RAYA – Pasangan calon (paslon) kepala daerah pilkada serentak 2020 diperkenankan untuk mengajukan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan bisa dilayangkam jika perolehan suara berselisih 0,5 hingga 2 persen.
Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, KPU tidak bisa menetapkan pemenang pilkada atau paslon terpilih secara langsung. Sebab, paslon yang merasa keberatan secara ketentuan diperkenankan melayangkan gugatan hasil pilkada ke MK.
“Bisa melayangkan gugatan ke MK,” ujarnya kegiatan media meeting sinergitas informasi publik terkait pengawasan pemilihan di salah satu hotel ternama di Kota Serang, Selasa (15/12/2020).
Mantan komisioner KPU Provinsi Banten itu menuturkan, meski diperkenankan namun ada persyaratan yang harus dipenuhi. Diantaranya, gugatan bisa dilayangkan jika prosentase perolehan suara hanya berselisih 0,5 hingga 2 persen tergantung dari daftar pemilih tetap (DPT) daerah penyelenggara.
“Selisih lebih dari batas yang dipersyaratkan biasanya tetap diterima saja oleh MK. Meski nanti ada persidangan pertama seperti dismissal dan selanjutnya,” katanya.
Soal daerah mana saja yang mengajukan gugatan akan diketahui setelah MK mengeluarkan buku registrasi perkara konstitusi (BRPK). Dalam jadwalnya itu akan dilaksanakan pada 18 Januari.
“Kalau ada gugatan ke MK (penetapan paslon terpilih) menunggu nanti sengketa persidangan selesai. Kalau tidak ada ya bisa ditetapkan 5 hari setelah BRPK dari MK diterbitkan. Jadi prosesnya masih panjang,” tuturnya. (dewa)
