BANTENRAYA.COM – Jerih payah Bupati Pandeglang Irna Narulita menghadirkan layanan publik yang efisien dan efektif salah satunya lewat MPP atau Mal Pelayanan Publik, membuahkan hasil.
Pasalnya, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1035 Tahun 2022 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Kabupaten Pandeglang berada di empat besar nasional dari 514 Kab/kota se Indonesia.
Berdasarkan hasil penilian tersebut, index layanan DPM-PTSP Pandeglang 4,72 dengan skor A.
Peringkat pertama diraih Kota Pekanbaru index 4,75, kedua Kota Palembang 4,74 , ketiga Kabupaten Banyuwangi 4,73.
Mal Pelayanan Publik (MPP) Pandeglang adalah yang pertama di Provinsi Banten.
Pusat pelayanan modern ini akan memberikan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat Pandeglang.
MPP Pandeglang diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo Agustus 2020 lalu.
MPP Pandeglang berlokasi di Jl. A. Satriawijaya No. 1 dengan luas kurang lebih 1.500 meter persegi dengan menyediakan fasilitas gedung yang memadai, sarana prasarana yang modern dan nyaman, hingga sistem yang terintegrasi.
Sebanyak 223 jenis layanan dari 23 instansi disuguhkan di dalam MPP Pandeglang.
Baca Juga: TERLENGKAP, Contoh soal TKD dan Akhlak Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 Tahun 2022
Dilansir dari laman menpan.go.id, Pembangunan MPP ini merupakan bentuk komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang.
Instansi yang sudah tergabung adalah Kementerian Hukum dan HAM/Imigrasi, Polres Pandeglang, Kejaksaan Negeri, Kementerian Agama, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pertanahan Nasional, PDAM, PLN, Taspen, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank BJB, Bank BRI, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, DPMPTSP Pandeglang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Pandeglang, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Dinas Kesehatan.
Selain menyediakan layanan perizinan dan nonperizinan, di dalam MPP Pandeglang juga disediakan berbagai sarana dan prasarana penunjang pelayanan seperti anjungan mandiri kependudukan, anjungan layanan mandiri, Counter OSS/Layanan Mandiri/Perbantuan, anjungan air siap minum, ruang laktasi, kantin bersih, Galeri UMKM, Balai Nikah, dan lain-lain. Untuk menunjang pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas disediakan kursi roda, jalur landai, kursi tunggu khusus, toilet disabilitas, dan area parkir khusus.
BACAJUGA:
Baca Juga: Timeline Rekrutmen Bersama BUMN, Tes TKD dan AKHLAK Digelar 17-20 Desember 2022
MPP Pandeglang merupakan MPP ke-27 di Indonesia. MPP Pandeglang dibangun untuk mewujudkan percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, fleksibilitas kerja, dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Swasta di Kabupaten Pandeglang.
Pembangunan MPP Pandeglang merupakan tindak lanjut penandatanganan komitmen penyelenggaraan MPP tahun 2020 yang sebelumnya dilakukan oleh 48 pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Penandatanganan ini dilakukan oleh 48 pimpinan daerah dan disaksikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, di Kantor Kementerian PANRB pada Maret 2020 lalu. ***
