BACAJUGA:
BANTENRAYA.COM — Sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Banten mempertanyakan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) seperti Bank Banten dan BUMD Agrobisnis Banten Mandiri (ABM).
Pasalnya sejak awal berdiri BUMD ini terus mendapatkan suntikan dana dari Pemerintah Provinsi Banten. Namun secara kinerja belum mendapatkan keterangan yang utuh, terutama dalam soal kinerja BUMD-BUMD ini.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Banten Agus Supriyatna mengatakan, dia mempertanyakan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh BUMD ABM.
Baca Juga: Capaian PBB Hanya Capai 32 Persen, Wabup Serang Ancam Copot Camat yang Malas-Malasan Nagih
Karena itu dia mempertanyakan penyertaan modal dari Pemprov Banten ke BUMD ini sebesar Rp5 miliar pada APBD perubahan tahun 2022 ini. Belum lagi penyertaan modal sebelum-sebelumnya.
“Kita perlu dapat informasi yang komprehensif dari pemerintah daearah terkait kondisi saat ini,” ujar Agus, Rabu, 14 September 2022.
Agus menyatakan, tidak mempersoalkan pada besar atau kecil dana yang digelontorkan untuk BUMD ini melainkan apakah suntikan dana itu kemudian digulirkan untuk membuat BUMD ini sehat atau bagaimana.
Baca Juga: Wabup Serang Sebut Potensi Zakat di Kabupaten Serang Capai Rp1 Triliun
Dia juga ingin mendapatkan penjelasan bagaimana kondisi riil BUMD tersebut saat ini.
“Kita tidak mempermaslahkan nominalnya tetapi kita ingin lihat evaluasi terhadap BUMD-BUMD itu, terhadap kondisinya,” katanya.
Agus mengatakan, pendirian BUMD pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Sebab menurutnya yang terpenting dari pendirian BUMD adalah bagaimana perusahaan daerah tersebut dapat membantu pemerintah daerah, terutama dari sisi keuangan, sehingga akan lebih banyak pembangunan yang bisa dilakukan.
“BUMN didirikan untuk menopang sektor pendapatan di luar pajak. Tapi kita belum melihat secara signifikan terhadap pendapatan daerah kita,” tuturnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, penyertaan modal yang dialokasikan Pemorv Banten untuk BUMD, salah satunya ABM, merupakan upaya penyertaan modal sampai target tertentu. Pemprov Banten menurutnya tentu akan melakukan evaluasi mendasar terhadap kinerja ABM.
“Tentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai BUMD,” katanya.
Al mengatakan, semula penyertaan modal untuk ABM adalah sebesar Rp20 miliar. Namun karena keterbatasan APBD, maka anggaran yang dialokasikan hanya Rp5 miliar. ***
