BANTENRAYA.COM – Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Banten Muhammad Najib Hamas turut memperingati upacara Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia di kantor DPW PKS Provinsi Banten.
Najib Hamas menjelaskan, banyak hikmah yang dapat diambil dari perayaan HUT ke-77 RI.
Namun yang terpenting semua stakeholder rakyat Indonesia perlu melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi ke depan.
Baca Juga: Lirik Lagu Ojo Dibandingke yang Dinyanyikan Farel Prayoga Pada HUT ke-77 RI di Istana Merdeka
“Permasalahan yang serius kita hadapi yaitu ancaman disintegrasi. Fenomena paska pemilu 2019 ancaman disintegrasi sangat terasa,” ujar Najib, Rabu 17 Agustus 2022.
Terkait dengan persoalan disintegrasi itu, semua elemen masyarakat Indonesia harus melakukan upaya-upaya rekonsiliasi dan islah nasional karena hal itu penting untuk menjaga keutuhan bangsa.
“Kita harus fokus bagaimana membangun negara ke depan agar lebih maju dan terhindar dari ancaman disintegrasi,” ujar mantan anggota DPRD Provinsi Banten itu.
BACAJUGA:
Baca Juga: Segini Besaran Gaji Ojol AirAsia, Dinilai Lebih Besar dari Gojek dan Grab
Selain itu, semua elemen masyarakat terutama para pemangku kebijakan harus mampu mengantisipasi krisis ekonomi global seperti yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo bahwa dunia termasuk Indonesia tidak sedang baik-baik saja.
“Dalam konteks regional Banten dalam hal ini Serang kita dihantui dengan problematika ekonomi, oleh karena itu pimpinan daerah beserta stakeholder dan partai politik harus konsen meminimalisir persoalan ekonomi ini,” paparnya.
Najib mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan penguatan ekonomi kerakyatan yang sudah teruji tetap survive dalam kondisi krisis moneter jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar.
“Untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dapat dilakukan melalui program-program yang strategis dari pemerintah daerah. Negara atau pemerintah sudah hadir tapi belum bisa maksimal,” tuturnya.
Ia berpesan kepada seluruh kader PKS terutama yang sedang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif harus fokus memperjuangkan program-program yang pro rakyat yang outputnya dapat meringankan beban masyarakat.
“Berkaitan dengan kesehatan, pastikan orang yang masuk dalam daftar tidak mampu mendapatkan BPJS PBI. Berkait dengan dengan ekonomi kreatif diharapkan tidak sebatas menyusun perda tapi juga dilaksanakan dengan daya dukung kebijakan anggaran dari APBD,” katanya.***
