BANTENRAYA.COM- Bagi pasangan yang sedang menantikan kelahiran buah hati, sudah saatnya mulai memersiapkan nama untuk calon dedek bayi atau debay.
Memersiapkan pemberian nama bagi bayi bisa dilakukan sejak trimester akhir kehamilan, atau setelah bayi lahir dan dipastikan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan.
Pemberian nama bagi anak tidak boleh asal.
Pemberian nama bagi bayi juga harus mengandung arti yang baik.
Baca Juga: Soal Desakan Penangkapan Harun Masiku, KPK Mengaku Khawatir
Pemberian nama bagi bayi saat ini diatur ketat oleh negara.
Ada larangan yang diberikan negara terkait pemberian nama yang dilarang mengandung arti negatif.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Cilegon Hayati Nufus mengatakan, dengan adanya aturan baru yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama, warga tidak bisa sembarangan memberikan nama untuk buah hati.
Baca Juga: Aturan Baru KTP 2022 Nama Minimal 2 Kata, Begini Cara dan Langkah Mengubah Nama
“Aturan itu berlaku sejak 21 April 2022,” kata Nufus kepada Bantenraya.com, Senin 23 Mei 2022.
Saat ini, kata Nufus, pihaknya telah melakukan sosialisasi aturan tersebut.
“Kita sudah sosialisasikan Permendagri 73 tahun 2022 di instagram Disdukcapil Kota Cilegon,” katanya.
Baca Juga: Apakah Gelar Pendidikan Bisa Dicantumkan di KTP? Simak Jawabannya di sini
BACAJUGA:
Kepala Seksi Pendataan Penduduk pada Disdukcapil Kota Cilegon Parko Prahima mengatakan, pemberian nama pada anak yang baru lahir minimal dua kata.
“Tidak boleh satu kata. Jika ada nama yang menggunakan satu kata, tetapi sebelum aturan baru tersebut terbit, tidak menjadi masalah. Kalau sekarang baru tidak boleh satu kata,” tuturnya.
Parko menjelaskan, pada Permendagri 73 tahun 2022 pasal 4 ayat 2 disebutkan, nama mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir.
Selain itu, jumlah huruf maksimal 60 huruf termasuk spasi. Jumlah kata paling sedikit dua kata.
“Jika orang tua membuat akta kelahiran, pasti akan dicek sama petugas kita. Jika tidak sesuai aturan tersebut, maka akan kami sarankan mencari alternatif lain,” katanya.
Parko menerangkan, nama juga tidak boleh disingkat, tidak boleh menggunakan tanda baca, dan tidak mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.
“Saat ini kita terus menyosialisasikan aturan tersebut. Mencantumkan angka juga tidak boleh dalam nama,” katanya lagi. ***
