BANTENRAYA.COM – Sekolah-sekolah swasta yang ada di Provinsi Banten yang ikut dalam program sekolah gratis mengeluh.
Anggaran program sekolah gratis yang merupakan program unggulan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah belum dibayarkan selama tiga bulan ini sejak Januari 2026.
Ketua Forum SMK Swasta Provinsi Banten Ali Subhan menuturkan, para pengelola sekolah swasta di Provinsi Banten, baik SMA maupun SMK, menyampaikan aspirasi tentang pembayaran anggaran dari program sekolah gratis yang hingga kini belum dibayarkan.
BACA JUGA: HMI Cilegon Dukung Langkah Tegas Penutupan Akses Tambang
Padahal, sekolah sangat membutuhkan pencairan dana tersebut untuk menutupi biaya operasional.
“Semua sekolah sebanten mempertanyakan kapan ini bakal cair,” ujar Subhan, Rabu (11/3/2026).
Dia menyatakan, sekolah setiap bulannya tetap harus membayarkan biaya operasional agar belajar mengajar di sekolah tersebut tetap berjalan.
Biaya listrik, termasuk honor para guru, merupakan biaya operasional yang tidak bisa diberikan dengan cara mengutang.
“Kalau begini terus sekolah bisa bangkrut,” katanya.
Subhan menuturkan, keterlambatan pembayaran dana program sekolah gratis ini adlah yang paling parah dibandingkan pada saat pertama kali program ini bergulir pada tahun 2025.
Bila sebelumnya keterlambatan hanya satu bulan, pada tahun 2026 ini keterlambatan sampai dengan tiga bulan.
“Ini sudah mencerminkan ketidakprofesionalan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten,” tegas Subhan.
Dia mengungkapkan, dari informasi yang sudah ditelusuri, keterlambatan pembayaran ini berakar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
Dia mengaku heran mengapa keterlambatan ini bisa terjadi dan separah ini.
Sementara program sekolah gratis sudah masuk tahun kedua yang seharusnya kekurangan- kekurangan yang terjadi pada tahun sebelumnya diperbaiki dan disempurnakan pada tahun ini.
Namun sayangnya fakta berkata sebaliknya. Di tahun kedua program unggulan Andra-Dimyati malah jeblok menyisakan persoalan.
Subhan mengatakan, sebenarnya dia tidak terlalu setuju dengan diski program sekolah gratis, karena pada praktiknya anggaran yang diberikan ke sekolah hanya Rp200 ribu per bulan per siswa. Sementara di luar itu, sekolah sudah tidak boleh memungut iuran apa pun dari para siswa.
“Jangan katakan sekolah gratis. Paling tidak subsidi dari pemerintah. Karena kalau hanya Rp200 ribu per bulan dan tidak boleh ngambil apa pun dari masyarakat, lantas mau dikemanakan kualitas pendidikan di Banten?” katanya.
Ketua Asosiasi Kepala SMA Swasta (AKSeS) Provinsi Banten Marjuni juga membenarkan bahwa anggaran program sekolah gratis sudah tiga bulan ini belum dibayarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
Kondisi ini membuat sekolah harus putar otak agar bisa tetap memenuhi biaya operasional.
Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Jamaluddin belum merespons konfirmasi yang dilakukan Banten Raya kepadanya. Meskipun nomor telepon yang bersangkutan dalam kondisi aktif. ***
