BANTENRAYA.COM – Pemkot Serang tengah menghadapi tantangan besar terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU).
Minimnya penerangan jalan umum ini terungkap dalam acara reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa persidangan ke-II tahun 2025-2026 masa bakti 2024-2029 di Aula Setda lantai 1 Puspemkot Serang, Rabu 12 Februari 2026.
Ada lima anggota DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Serang yang melakukan reses ke Pemkot Serang yakni, Juheni M Rois Fraksi PKS, Nia Purnamasari Fraksi PDI Perjuangan, Teguh Ista’al Fraksi Golkar, Djasmarni Fraksi Nasdem dan Encop Sopia Fraksi Gerindra.
BACA JUGA: Berkonsep One Stop Service, RS Primaya Tangerang Hadirkan Poliklinik Eksekutif Transformasi
Anggota DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Serang, Teguh Ista’al mengatakan, Kota Serang masih banyak membutuhkan penerangan jalan umum untuk dapat menerangi enam kecamatan yang ada di ibu kota Provinsi Banten ini.
“Kebutuhan penerangan jalan umum di Kota Serang kurang lebih mencapai 6.000 titik,” ujar Teguh, kepada Bantenraya.com.
Untuk merealisasikan kebutuhan Kota Serang, ia mengaku pihaknya akan menyinergikan pemenuhan penerangan jalan umum ini dengan Pemprov Banten agar bisa membantu Kota Serang agar bisa lebih terang lagi, sehingga dapat meminimalisir tindak kriminalitas di malam hari.
BACA JUGA: Dituding Ada Kepentingan dari Kasus Mohan Hazian, Dokter Tirta Ternyata Sempat Tegur Circlenya
“Ke depannya kita akan bersepakat bagaimana caranya Kota Serang bisa menyala,” ucap dia.
Dalam reses tersebut, pihaknya juga menerima aspirasi lain terkait terkait gedung exhibition hall, infrastruktur jalan, penanganan pedestrian di Kota Serang.
“Yang pasti kami juga menerima masukan dari pemerintah kota tadi terkait gedung exhibition hall, jalan lingkungan pasti, dan penanganan pedestarian ke depan,” tuturnya.
“Karena memang kita tahu keterbatasan yang ada, apapun itu pentingnya sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota insya Allah ke depan Kota Serang bisa lebih baik.
BACAJUGA:
Teguh mengatakan, Pemprov Banten juga gerak cepat dalam mengurai titik-titik genangan yang ada di Kota Serang dengan cara menormalisasi sungai Cibanten dan irigasi DI Cibanten.
“Penanganan banjir karena memang itu banyak keterlibatan baik balai, maupun Pemprov dan Pemkot. Saya melihat Kota Serang sudah gercep,” ujarnya.
“Gercep dalam penanganan banjir, kami Pemprov pun turun untuk mengurai titik-titik genangan yang ada, banyak normalisasi yang kita lakukan dan normalisasi nah sedang dilakukan ini normalisasi irigasi DI Cibanten,” katanya.
Disinggung mengenai penetapan Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten, Teguh mengaku pihaknya akan terus mengawal agar bisa membantu percepatan penetapan Kota Serang sebagai ibu kota provinsi.
“Saat ini masih dikaji insya Allah kita akan sampaikan kepada Pak Gubernur. Kita akan kawal agar penetapan Kota Serang ini bisa segera dilaksanakan saat ini posisinya ada di Kemendagri,” tandasnya.
Walikota Serang Budi Rustandi mengatakan, Pemkot Serang menerima aspirasi dari anggota DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Serang terkait pembangunan infrastruktur, penerangan jalan umum dan lain-lain.
“Tentunya kami akan menindaklanjuti sesuai dengan kemampuan daerah dan in syaa Allah akan menjadi program prioritas dari Pemerintah Kota Serang,” ujar Budi, kepada Banten Raya.
Budi juga minta dukungan dari anggota DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Serang terkait penyelesaian aset Pemkot Serang yang hingga kini masih belum seluruhnya diserahkan kepada Pemkot Serang.
Selain itu, ia juga meminta anggota DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Serang ini dapat berkolaborasi dan berkoordinasi dalam penanganan banjir, dan penanganan infrakstrutur di Koa Serang. ***
