BANTENRAYA.COM – Usai didemo warga penyintas korban longsor dan banjir bandang 2020 selama 6 hari di depan kantor Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak akhirnya menjanjikan bakal segerakan melakukan cut and fill atau pematangan lahan hunian tetap (Huntap) Cigobang.
Pemkab Lebak bakal mengalokasikan anggaran mencapai Rp2,5 miliar yang diambil Bantuan Tidak Terduga (BTT) APBD tahun 2026.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan menuturkan, keputusan itu diambil usai Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya menandatangani Peraturan Bupati (Perbup) yang menyatakan akan menggeser BTT ke kegiatan Perkim untuk pematangan lahan tersebut.
“Bupati sudah menandatangani untuk menggeser BTT ke kegiatan Perkim untuk pematangan lahan. Nilainya Rp2,5 miliar,” kata Halson, Selasa, 20 Januari 2026.
Halson menyampaikan alasan Pemkab Lebak memilih menggunakan BTT ketimbang harus menggeser dari program lain.
BACA JUGA: Walhi Desak DPRD Kota Cilegon Betanggungjawab Soal Tata Ruang Wilayah
Katanya, penggunaan BTT merupakan opsi yang paling mudah dilakukan terlebih untuk kegiatan yang bersifat mendesak, termasuk untuk alasan kebencanaan.
“Hari ini sudah mulai kita lelang. Kalau dari timline, tanggal 26 Januari nanti mulai digarap. Mudah-mudahan bisa secepatnya,” imbuhnya.
Di sisi lain, sejumlah warga yang melakukan aksi di depan kantor Bupati Lebak akhirnya membubarkan diri usai diberi janji tersebut oleh Pemkab Lebak setelah bertahan selama 6 hari. Warga berharap Pemkab Lebak bisa menepati janjinya.
“Aksi ini juga tentu menjadi pengingat kepada Pemkab Lebak bahwa ada warganya yang selama 6 tahun tinggal di Huntara dengan kondisi yang memprihatinkan,” kata salah seorang warga, Zaenuddin.
Zaenuddin juga menyampaikan bahwa aksi serupa akan berlanjut ke depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) untuk mendorong langkah nyata dari janji yang sebelumnya disampaikan oleh Gubernur Banten, Andra Soni kala berkunjung ke Huntara Cigobang belum lama ini.
BACA JUGA: Rumah Warga di Desa Sindanghayu Pandeglang Ambruk, Bantuan Pemerintah Belum Datang
“Kami akan terus melakukan aksi serupa ke Pemprov Banten. Kami sadar, persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemkab Lebak, tapi harus ada dari Pemprov dan pemerintah pusat juga,” tandasnya.***
















