BANTENRAYA.COM – Sebanyak 174.000 warga di Provinsi Banten belum memiliki rumah. Kondisi ini menegaskan masih tingginya kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau di wilayah tersebut.
Menanggapi situasi itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendorong Bank Banten untuk menggarap sektor properti, khususnya melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
“Salah satunya yakni usaha sektor properti perumahan yang bisa dimulai dari KPR dengan sasaran ASN yang minim risiko dan market-nya juga jelas,” ujar Gubernur Banten, Andra Soni, Selasa (7/10/2025).
Bank Banten diharapkan dapat ikut berperan sebagai bank penyalur program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
BACA JUGA: Dinas ESDM Banten akan Bentuk Tim Terpadu Pengawasan Tambang
Saat ini, penyaluran KPR FLPP di Banten masih didominasi oleh Bank BTN dan BTN Syariah, dengan total serapan mencapai 192.653 unit di seluruh provinsi.
Andra menyebut, realisasi penerima FLPP di Banten masih tergolong rendah, yakni baru 6,79 persen per 2 Oktober 2025.
Padahal, menurutnya, potensi pasarnya sangat besar melihat jumlah warga yang belum memiliki rumah.
“Peluang bisnisnya masih cukup besar. Makanya kita dorong Bank Banten untuk ikut berperan sebagai bank penyalur,” ujarnya.
Kabupaten Tangerang tercatat sebagai wilayah dengan penyerapan tertinggi, yaitu 5.818 unit. Disusul Kota Serang (2.903 unit), Kabupaten Serang (2.035 unit), Kabupaten Lebak (970 unit), Pandeglang (633 unit), dan Kota Cilegon (565 unit).
Andra menambahkan, program FLPP memiliki keunggulan dari sisi pembiayaan, karena bunga hanya 5 persen dengan tenor maksimal 20 tahun, ditambah asuransi jiwa, asuransi kebakaran, serta subsidi dari pemerintah.
“Likuiditasnya juga berasal dari APBN, sementara bank hanya sebagai penyalur saja,” jelasnya.
Ia menyebut, Bank Banten siap menjadi bagian dari program perumahan nasional, bahkan telah merancang akad massal KPR di Banten dan menyampaikan rencana itu langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Momentum ini penting agar masyarakat segera merasakan manfaat program pemerintah pusat,” katanya. ***
