BANTENRAYA.COM – DPRD Banten menyoroti lemahnya dukungan anggaran dan koordinasi lintas wilayah dalam penanganan banjir di Banten, khususnya di wilayah Tangerang Raya.
Lemahnya dukungan anggaran dan koordinasi lintas wilayah itu menjadi kendala utama penanganan banjir di daerah di Banten.
Tim Pengendalian Banjir yang dibentuk oleh Gubernur Banten dinilai belum cukup kuat secara kelembagaan maupun pendanaan.
BACA JUGA: Didemo Warga, BPJS Ketenagakerjaan Serang Juga Dapat Rating Buruk di Google
Ketua Komisi IV DPRD Banten M Nizar menyebut bahwa hingga saat ini tidak ada alokasi anggaran yang jelas untuk kegiatan normalisasi sungai di wilayah rawan terjadi luapan air.
Padahal, menurutnya, ada sembilan titik aliran sungai yang membutuhkan penanganan segera.
“Itu anggaran untuk normalisasi sama sekali tidak ada,” kata Nizar, Kamis 11 September 2025.
BACAJUGA:
Ia menambahkan, kelemahan struktural tim pengendalian bencana air juga menjadi persoalan tersendiri.
Tim tersebut hanya berfungsi sebagai koordinator tanpa memiliki kewenangan anggaran langsung.
“Tim itu fungsinya hanya sebatas koordinator saja, anggarannya mah tetap di OPD,” lanjutnya.
Koordinasi Lintas Wilayah Harus Diperkuat untuk Atasi Banjir
Menurut Nizar, koordinasi tidak hanya perlu dilakukan antarinstansi di Banten, tapi juga harus melibatkan wilayah hulu seperti Jakarta dan Jawa Barat, mengingat persoalan banjir bersifat lintas daerah.
“Karena kalau saya lihat persoalan lingkungan itu menjadi salah satu penyebabnya, dari mulai kondisi serapan air di wilayah hulu yang mulai tidak ada sampai persoalan sampah yang menyumbat aliran air di sungai,” jelasnya. ***
