BANTENRAYA.COM – Rencana penyelarasan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri di Banten terus digodok.

Pemprov Banten melalui Dindikbud bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) tengah berupaya menyiapkan skema agar siswa SMK bisa magang di Balai Latihan Kerja (BLK) mulai tahun 2026.

Plt Kepala Dindikbud Banten, Lukman, mengungkapkan bahwa selama ini sekolah-sekolah telah berupaya menjalin kerja sama langsung dengan perusahaan dalam menyusun kurikulum.

Namun, ke depan koordinasi dengan Disnaker dan BLK perlu diperkuat agar lulusan SMK benar-benar siap pakai di dunia industri.

“Pendidikan vokasi ini sudah kita lakukan, saat ini sekolah sudah banyak mengundang perusahaan untuk menyusun bersama kurikulum sesuai jurusan dan kebutuhan di industri. Jadi, link-nya nanti bukan hanya ke perusahaan saja, tapi juga ke BLK dan industri. Dengan begitu, kurikulum nasional bisa match dengan kebutuhan lapangan kerja,” kata Lukman, Senin (8/9/2025).

Ia menambahkan, meskipun praktik kerja lapangan (PKL) di BLK merupakan gagasan yang baik, keterbatasan jurusan yang tersedia di BLK juga dinilai menjadi tantangan tersendiri.

“Kalau setiap jurusan ada di BLK tentu bagus, tapi faktanya hanya beberapa jurusan saja yang bisa dikerja samakan,” jelasnya.

Menurut Lukman, sebagian besar lulusan SMK masih harus mengikuti pelatihan tambahan di BLKI untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, karena perusahaan kerap mensyaratkan sertifikat BNSP.

“Makanya ke depan perlu uji kompetensi sejak siswa masih sekolah. Jadi setelah lulus, mereka sudah dinyatakan layak bekerja,” ujarnya.

“Saat ini kami bersama dengan Disnaker terus berkomunikasi ya, mudah-mudahan di tahun depan 2026, anak-anak kita itu bisa mulai ada yang magang di BLK,” tandasnya.

Sementara itu, sebelumnya, Kepala Disnakertrans Banten, Septo Kalnadi, menegaskan bahwa ide penyelarasan vokasi sebenarnya sudah disampaikan sejak tahun lalu. Namun, kata dia, Dindikbud masih lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik sekolah.

“Ide itu sudah lama kami sampaikan. Tapi Dinas Pendidikan masih sibuk ke pembangunan ruang kelas baru, sementara kurikulum vokasi belum pernah dibahas,” kata Septo.

Meski begitu, ia kini lebih optimistis karena ada figur penghubung yang memahami kedua bidang.

“Kabid sekolah menengahnya kan mantan Kepala BLK Serpong. Jadi sudah coba saya omongin, kami nyambung. Tinggal mungkin di 2026 kita wujudkan,” imbuhnya.

Septo menyebut arahan Gubernur Banten untuk mengaktifkan kembali Tim Koordinasi Vokasi Daerah (TKVD) menjadi momentum penting.

Tim ini sejatinya sudah terbentuk, dengan Sekda sebagai ketua, Asisten Daerah I sebagai sekretaris, Disnaker sebagai bidang pelatihan vokasi, dan Dindik sebagai bidang pendidikan vokasi. Namun, tim tersebut belum berjalan.

“Nah, dengan kolaborasi ini dan arahan Pak Gub, kita mulai coba untuk merumuskan kembali,” tegasnya.

Septo berharap, penyelarasan kurikulum bisa membuat siswa SMK memperoleh sertifikat kompetensi sejak masih duduk di bangku sekolah. Dengan begitu, mereka bisa langsung melamar kerja setelah lulus tanpa harus mengikuti pelatihan tambahan.

“Sehingga di 2026 nanti, adik-adik yang magang itu, katakanlah di kelas 2 dia magang, kemudian dapat sertifikat BNSP yang berlakunya 3 tahun. Begitu dia lulus, masih punya 2 tahun lagi masa berlaku sertifikasi itu, jadi bisa langsung kerja,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua TKVD yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan mengaku jika dirinya belum menerima usulan ataupun informasi mengenai TKVD.