BANTENRAYA.COM – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemkot Cilegon dipastikan akan mengalami pemotongan.
Hal itu, karena saat ini Pemkot Cilegon ingin mengurangi defisit anggaran yang terlalu dalam dengan memangkas belanja pegawai terutama TPP sampai 30 persen.
Salah seorang pejabat di lingkup Pemkot Cilegon yang enggan menyebutkan namanya menjelaskan, rancangan Peraturan Walikota (Perwal) tentang TPP sendiri sedang dirumuskan. Untuk TPP sendiri dipastikan akan dipangkas secara bertahap.
“Sedang dirumuskan pemotongan TPP lewat Perwal (Nomor 10 tahun 2024) yang akan direvisi. Ini dipastikan dipotong karena membebani APBD, sementara program cukup banyak yang harus direalisasikan,” katanya, Kamis 6 Maret 2025.
Ia menyampaikan, terlalu membebaninya APBD tersebut karena total dalam anggaran belanja pegawai mencapai 42,40 persen atau sebesar Rp977.559.510.086,10 dari Rp2.305.503.237.836,00.
Sementara di UU Nomor 1 Tahun 2022 juga membatasi hanya boleh 30 persen belanja pegawai.
Baca Juga: Sekolah Swasta di Banten Tolak Program Sekolah Gratis Andra – Dimyati
“Dalam aturan UU saja juga hanya 30 persen belanja pegawai. Sementara dalam postur APBD sekarang 42,40 persen. Jika tidak sesuaikan maka prediksinya Kota Cilegon akan bangkrut pada 2030,” jelasnya.
Belum lagi, paparnya, dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 di awal Januari lalu sudah diproyeksi potensi defisit atau kondisi ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan mencapai Rp700 miliar.
Untuk menghindari defisit semakin dalam maka tentu pemotongan terhadap belanja pegawai harus dilakukan.
“Tentu ini untuk memastikan keseimbangan neraca dalam postur APBD. Sebab, jangan sampai terulang pada periode sebelumnya mengutamakan TPP tapi hutang pihak ketiga besar termasuk sejumlah honor tidak dibayarkan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani menjelaskan, belum mengetahui adanya rencana pemotongan TPP ASN tersebut.
“Saya malah belum tahu,” pungkasnya. ***
