BacaJuga
BANTENRAYA.COM – Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Banten menemui mantan Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin di Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Kamis 12 Desember 2024.
Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat menemui Ma’ruf Amin untuk membicarakan rencana pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang dan Kabupaten Serang.
Di antara ulama dan tokoh masyarakat Banten yang menemui Ma’ruf Amin yaitu Embay Mulya Syarif, KH Mansur Muhyidin, Bazary Syam, Ma’mun Sahroni, dan Sabrawi.
Embay Mulayasarif mengatakan, pihaknya menghadap Ma’ruf Amin untuk untuk membahas masalah PSN PIK 2 yg menurut informasi banyak menimbulkan masalah di tengah masyarakat yang dikhawatirkan akan menimbulkan konflik horizontal antar warga .
“Alhamdulillah Abah KH.Ma’ruf berkenan akan mengantar kami menghadap Bapak Presiden dan mudah-mudahan bisa meninjau kembali PSN PIK 2,” ujarnya, Jumat 13 Desember 2024.
Baca Juga: Kunjungi SD Negeri Serang 2, Anggota DPR RI Furtasan Ali Yusuf Temukan Rombel Kelebihan Siswa
Sementara itu, Mansur Muhyidin mengatakan, ke datangannya ke kediaman Ma’ruf Amin unntuk menyampaikan penolakan proyek strategis nasional (PSN) PIK 2 karena dinilai banyak mudharatnya.
“Jadi kita ketemu kiai Ma’ruf agar menjembatani untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo Subianto. Beliau minta tertulis dan kalau siap minta waktu ke Pak Prabowo,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Mansur mengungkapkan bahwa Ma’ruf Amin siap masuk tim dan menjadi penasehat gerakan yang menolak rencana pembangunan PIK 2.
“Mudharat PIK itu banyak, nelayan pasti tidak bisa melaut, lokasi melebar kemana-mana, harga tanah tidak ada standarnya. Terus sosialisasi juga enggak ada,” katanya.
Selian itu, tokoh ulama asal Bojonegara ini juga menuturkan rencana proyek PIK juga menyebabkan merajalelanya calo tanah yang banyak merugikan masyarakat.
Baca Juga: Pengusaha Batu Bara di Kabupaten Serang Gelapkan Uang Perusahaan Sebanyak Rp428 Juta
“Ini akan merugikan masyarakat Banten,” paparnya.
Jika gerakan ulama dan tokoh masyarakat dalam menolak PIK terus berlanjut, maka tidak menutup kemungkin pembangunan PIK akan batal karena penolakan PIK sudah dimana mana. (***)
