BANTENRAYA.COM – Fraksi-fraksi di DPRD Kota Cilegon memberikan tanggapan berkurangnya belanja modal terhadap Rancangan APBD 2025.
Di mana, para fraksi tersebut bergiliran memberikan tanggapan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda APBD Kota Cilegon 2025, pada Senin, 21 Oktober 2024.
Berdasarkan Rancangan APBD 2025, belanja modal berkurang jauh sebanyak 52 persen atau hanya Rp173,57 miliar dibandingkan APBD 2024 sebesar Rp360 miliar.
Sementara Belanja Operasi dalam APBD 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2,06 triliun dari APBD 2024 hanya sebesar Rp2,01 triliun.
Baca Juga: Pakar Sebut Calon Bupati Maesyal Rasyid – Intan Nurul Hikmah Miliki Komunikasi Publik yang Baik
Diketahui Belanja Modal sendiri merupakan belanja yang berkaitan dengan belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal Gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya.
Sementara belanja operasi berkaitan dengan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
Pjs Walikota Cilegon Nana Supiana menyatakan, akan menyisir ulang bersama legislatif soal evaluasi anggaran APBD 2025. Hal itu apakah kapasitas anggaran tidak cukup, atau pendapatan berkurang dari target-target yang ada.
“Ini menjadi perhatian bersama eksekutif dan legislative. Nanti akan dilakukan evaluasi bersama. Belanja fisik yang terus berkurang tetap akan diurutkan prioritasnya yang langsung bersentuhan menjadi prioritas utama dengan kemampuan anggaran,” katanya, usai paripurna, Senin 21 Oktober 2024.
Baca Juga: GM Telkom Banten Kunjungi UMN, Buka Peluang Pembangunan Jaringan Internet Canggih
Nana menyatakan, soal pendapatan sendiri yang pada pada 2024 lalu akan dilakukan rekondisi.
Di mana, sebelumnya mengandalkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB dan akan ada bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) atau opsen pajak dengan target bagi hasil mencapai Rp125 miliar.
BACAJUGA:
“Ada target proyeksi bagi hasil yang dipisahkan dengan kendaraan bermotor, targetnya akan ditutup lewat itu Rp125 miliar dari bagi hasil opsen pajak, akan dapat menutupi defisit anggaran 2024, kita proyeksikan dari bagi hasil,” jelasnya.
Disisi lain papar Nana, berbagai koreksi dan masukan dari DPRD tersebut akan menjadi prioritas, sehingga nantinya akan dilakukan pembahasan Bersama dengan para OPD.
“Masukan dan kaitan koreksi prioritas anggaran sebagai bahan koreksi harapan pendapatan dan prioritas program untuk kesejahteraan menjadi atensi dan fokus Bersama,” jelasnya.
Baca Juga: Peringati HUT Korpri ke-53, Pegawai Pemkot Serang Donor Darah
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Chairul Ichwan menjelaskan, pandangan umum fraksi harus ditindaklanjuti oleh eksekutif.
Di mana tentu harus ada penjelasan komprehensif soal anggaran, terutama pendapatan yang juga masih menjadi evaluasi. Termasuk pendapatan pada APBD Perubahan 2024 yang belum maksimal.
“Pandangan umum harus ditindaklanjuti melalui eksekuti, jadi ada agenda selanjutnya lewat rapat gabungan dibahas secara komprehensif disana. Masih kurang puas rapat hasil evaluasi gubernur juga banyak pendapatan yang belum tercapai, pajak BPHTB, reklame dan hiburan. Kita butuh penjelasan secara komprehensif dan baru umumnya saja jadi akan dibedah satu persatu,” pungkasnya. ***
