BANTENRAYA.COM – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Walikota Serang tahun anggaran 2023 dibanjiri catatan DPRD Kota Serang.
Hal ini terungkap pada acara rapat paripurna penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD Kota Serang terhadap LKPJ akhir tahun anggaran 2023.
Rapat paripurna digelar digelar di Gedung DPRD Kota Serang, Kamis 16 Mei 2024.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Serang Roni Alfanto, didampingi Wakil Ketua III DPRD Kota Serang Hasan Basri, dan dihadiri anggota DPRD Kota Serang.
Penjabat Walikota Serang Yedi Rahmat, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Nanang Saefudin, dan Forkopimda Kota Serang turut hadir.
Roni Alfanto mengatakan, ada beberapa hal yang disorot oleh DPRD Kota Serang terkait LKPJ Walikota Serang akhir tahun anggaran 2023.
Diantaranya indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia diapresiasi memang ada sedikit kenaikan dari 75 persen menjadi 76 persen.
Baca Juga: Pelaku Pembacokan di Lebak Diduga Alami Gangguan Jiwa, Begini Kondisi Terkini Korban
Kemudian laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 ini ada sedikit kenaikan, namun beberapa tahun berturut-turut sebelumnya tidak tercapai.
“Saya ulangi laju pertumbuhan ekonomi ada kenaikan, tapi tahun-tahun sebelumnya tidak, ini catatan bagi Pemerintah Kota Serang sebagai bahan evaluasi,” ujar Roni, kepada Bantenraya.com.
Untuk tingkat pengangguran terbuka ada penurunan, walaupun sangat sedikit. Angka kemiskinan naik, sehingga itu perlu keseriusan Pemkot Serang untuk kembali menurunkan angka kemiskinan.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Lebak Diduga Cawe-cawe PPK Pilkada
Roni juga menyebutkan, pihaknya menyoroti ada 1.500 anak putus sekolah di Kota Serang.
“Ini permasalahan serius yang harus ditangani oleh Pemerintah Kota Serang, terutama dinas terkait kenapa kok bisa 1.500 anak tidak melanjutkan pendidikan yaitu putus sekolah,” kata dia.
Kata Roni, salah satu solusi untuk menangani masalah anak putus sekolah dengan pendidikan non formal yakni paket kesetaraan.
Baca Juga: Baru Dilantik, PPK di Kabupaten Serang Diperintahkan Langsung Bekerja
“Tentunya salah satu solusi ya berarti kalau sudah tidak bisa berarti paket A dan Paket B sekolah paket itu harus dimaksimalkan,” katanya.
Kemudian, lanjut Roni, pihaknya juga menyoroti kondisi RSUD Kota Serang. Bangunan RSUD Kota Serang nampak megah, namun di depannya terdapat semak belukar sehingga dipandang kurang elok.
“Itu membuat RSUD kita dari penampilan sepertinya perlu perbaikan, sehingga harus ada intervensi, supaya lahan yang di depan itu dibebaskan tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tutur Roni.
Roni mengungkapkan, pihaknya mencatat hampir di seluruh Puskesmas belum ada ahli gizi dan tenaga kesehatan (nakes).
BACAJUGA:
“Artinya hampir seluruh Puskesmas kita kekurangan ahli gizi, dan nakes berarti ini juga kita prihatin juga ya,” katanya.
Roni Alfanto mengatakan, pihaknya juga menyoroti drainase yang tidak terintegrasi. Menurut dia, drainase yang tidak terintegrasi ini masalah klasik di Kota Serang.
Baca Juga: Diduga Nikah Siri Tanpa Diketahui Istri Sah, ASN Kabupaten Serang Dilaporkan ke BKPSDM
Roni menerangkan, penyebab drainase tidak terintegrasi banjir terjadi di sejumlah titik di Kota Serang.
“Bisa dilihat banjir di mana-mana. Kenapa? Drainasenya tidak terintegrasi. Kita minta kepada dinas terkait segera menindaklanjuti permasalahan ini. Bukan permasalahan gampang,” terang dia.
DPRD Kota Serang juga menyoroti permasalahan tenaga kerja, dan sampah di Kawasan Penunjang Wisata (KPW) di Banten Lama. Kata Roni, terlalu banyak sampah yang tidak tertangani, kemudian tempat pembuangan sampah sementara yang tidak standar itu harus segera disikapi.
Baca Juga: Biodata Fahad Haydra, Pemeran Egi di Film Vina Sebelum 7 Hari Lengkap dengan Instagram
“Jangan sampai kawasan Banten Lama yang menurut kita memang jadi icon Kota Serang ketika orang datang, orang tidak nyaman, banyak sampah di situ,” katanya.
Dari segudang rekomendasi itu, Roni meminta Pemkot Serang wajib menindaklanjuti sehingga masyarakat tidak merasa terganggu, dan dirugikan, karena rekomendasi ini bedasarkan hasil pansus yang sudah dibahas dan diteliti.
“Hasilnya wajib ditindaklanjuti dan nantinya tentunya untuk tahun ke depan kita patokannya yang sekarang. Apakah sekarang sudah ditindaklanjuti atau tidak. Karena kalau tidak ditindaklanjuti nanti di LKPD ke depan nnati muncul lagi. Itu catatan kita bagi Pemerintah Kota Serang,” pungkas dia.
Baca Juga: O2SN Tingkat Pandeglang Sukses Digelar, SMAN CMBBS Juara Umum
Penjabat Walikota Serang Yedi Rahmat mengatakan, ada beberapa rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota Serang akhir tahun anggaran 2023, terutama masalah sampah.
“Sampah di KPW Banten Lama. KPW Banten Lama jangan sampai jadi tempat sampah,” ujar Yedi, kepada Banten Raya.
Yedi mengaku pihaknya juga berdiskusi dengan DPRD Kota Serang bahwa Pemkot Serang sangat membutuhkan sekali truk pengangkut sampah dan bak kontainer.
“Makanya pas di APBD 2025 kami mohon dukungannya dari kawan-kawan dewan untuk memprioritaskan, mengalokasikan anggaran untuk sampah serta banyak juga tadi yang disampaikan,” ucap dia.
Baca Juga: Belum Diberlakukan di Sekolah, Pemprov Perlu Kaji Aturan Terapkan Pakaian Adat
Selain sampah, Yedi juga mengungkapkan, penanganan stunting menjadi fokus ke depan.
“Angka penurunan stunting untuk tahun 2024 ini mencapai 14 persen sesuai dengan program prioritas nasional,” ungkapnya.
Yedi menuturkan, realisasi rendah dan laju pertumbuhan ekonomi yang lambat juga jadi sorotan dewan. Untuk realisasi pendapatan daerah Kota Serang tahun anggaran 2023 sebesar 1.580.870.996.148 atau 94, 38 persen belum tercapai optimal dari target pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp 1. 598.792.976.402.
“Kemudian realisasi pendapatan daerah bersumber dari PAD. Tadi pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari realisasi pendapatan daerah PAD sebesar 275. 700. 973.389. dan pendapatan transfer sebesar 1. 233. 169.992. 759. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah target pagu dan realisasi,” tutur dia.
Sekda Kota Serang Nanang Saefudin mengakui bahwa pendapatan daerah tahun 2023 belum optimal.
“Tapi di sisi persentasi cukup luar biasa juga. Cukup tinggi. Kemarin kesungguhan pak PJ dengan beberapa OPD, Bapenda misalnya begitu juga Dishub, beliau turun langsung ke lapangan untuk melihat potensi-potensi pendapatan,” ujar Nanang.
Kata dia, ada satu optimalisasi pendapatan yang tidak optimal. Misalnya ada terjadi kebocoran-kebocoran misalnya tentang parkir dan lain sebagainya.
“Itu sedang kita petakan di tahun yang akan datang agar pendapatan optimalisasi pendapatan baik intensifikasi, maupun ekstensifikasi kita akan lakukan dengan baik,” ucap dia. ***
