BANTEN RAYA.COM – Pengamat Ekonomi Provinsi Banten Bambang Dwi Suseno mengatakan, kawasan industri di Provinsi Banten harus memiliki tempat tinggal untuk karyawan, yang berlokasi dari area kerja.
Hal tersebut, merupakan skema untuk menekan biaya upah supaya menjadi solusi agar para karyawan tidak lagi menuntut soal upah kepada pemerintah.
“Yang ada hanya demo, sehingga tidak ada solusi, karena biaya hidup buruh tidak terpenuhi. Ini merupakan skema untuk menekan biaya upah, namun tidak ada satupun kebijakan dari pemerintah Provinsi Banten terkait aturan tersebut,” kata Bambang saat ditemui di Kantor Kerjanya di Universitas Bina Bangsa, Senin (12/2).
Bambang melanjutkan, layaknya seperti di Malaysia, para karyawan disediakan tempat tinggal yang hanya berjarak 500 meter dari pabrik. Adapun sarana suttle bus guna memudahkan akses transportasi para karyawan.
Baca Juga: Atasi Angka Kemiskinan Tinggi, Pemberdayaan UMKM Jadi Prioritas Kecamatan Cibeber
“Ini memungkinkan untuk diterapkan di Banten, sehingga karyawan tidak memikirkan biaya operasional, dan bisa menabung untuk masa depan mereka,” imbuhnya.
Ia juga menyayangkan, kondisi karyawan saat ini harus lebih pagi berangkat ke kawasan industri tempat mereka bekerja, sementara perlu biaya lebih untuk bisa mengakses kawasan tersebut.
“Coba sekarang lihat kondisi para karyawan, pada berdiri di pinggir jalan harus berangkat lebih awal, belum lagi keselamatan mereka terancam,” terang Bambang.
Program pemerintah terkait pembangunan rumah susun untuk mahasiswa juga dinilai kurang pas. Sebab, kebutuhan tempat tinggal seperti itu dibutuhkan untuk para karyawan guna menopang perekonomian individu.
Baca Juga: Kredit dan DPK Turun Jadi Faktor Ekonomi Banten 2023 Melambat
“Kenapa rumah susun malah diperuntukkan untuk mahasiswa, padahal mereka belum perlu, justru harusnya untuk karyawan supaya bisa menopang ekonomi yang harus ada biaya tadi,” tutur Bambang.
BACAJUGA:
Masih kata Bambang, kebijakan terkait peraturan untuk sektor industri di Provinsi Banten belum terintegrasi atau masih secara parsial.
Hal ini menjadi penting karena akan berdampak pada keberlangsungan industri sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di Banten.
“Meskipun sudah ada beberapa perusahaan yang menyediakan suttle bus, namun itu merupakan bawaan dari investornya, bukan dari pemerintah,” kata Bambang. (***)
