PANDEGLANG, BANTEN RAYA – Para pegiat demokrasi diminta untuk mengawal proses pra tahapan pemilu 2024. Seperti penyusunan regulasi, kandidasi calon, dan advokasi pemilih. Sebab, itulah titik krusial guna memperbaiki proses dari pelaksanaan pemilu.
Demikian disampaikan anggota KPU Provinsi Banten Eka Satialaksmana pada acara Rapat Kerja (Raker) III Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) di Situs Cihunjuran, Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, Sabtu (7/8/2021).
Dikatakan Eka, pengawalan dilakukan bisa dilakukan misalnya terkait rencana KPU menyederhanakan surat suara.
“Jadi masyarakat sekarang harus terlibat apakah penyederhanaan surat suara. Itu akan memudahkan pemilih atau justru sebaliknya. Juga tentang penggunaan Sirekap untuk pilkada. Pilkada 2020 lalu sudah digunakan. Apa evaluasinya. Di bidang kontestasi, juga harus dipotret bagaimana parpol melakukan seleksi untuk mengisi pencalonan legislatif dan eksekutif. Masyarakat harus tahu persis. Jangan nanti sudah jadi daftar calon tetap di KPU baru kemudian bereaksi. Sekali lagi pra tahapan wajib dikawal secara ekstra,” pesan mantan kuli tinta ini.
BACA JUGA: 4.497 Warga Dicoret Sebagai Pemegang Hak Pilih Pemilu di Banten
Akademi UNMA Banten Said Ariyan menerangkan, di tengah himpitan irisan tahapan pemilu dan pilkada 2024 mendatang, KPU dituntut melakukan improvisasi yang efektif. Misalkan dengan penyempitan tahapan kampanye lewat penggunaan teknologi.
“Evaluasi Pemilu 2019 terjadi dominasi kampanye pilpres. Sementara hiruk pikuk kampanye legislatif sama sekali tak terasa. Ironisnya, kampanye pilpres itu dilatarai oleh menguatnya politik identitas bermotif keagamaan. Dan kondisi demikian sangat mungkin terjadi pada tahun 2024 jika KPU dan Bawaslu tidak menyiapkan perangkat pencegahan,” ujarnya.
BACAJUGA:
Saksikan Podcast Meja Redaksi di Banten Raya Channel
Sementara itu, Koordinator Umum JRDP Anang Azhari menjelaskan, setidaknya raker akan menyoroti enam hal yang berkenaan dengan kepemiluan. Itu terdiri atas pencalonan, penyusunan daftar pemilih, kampanye, penghitungan dan rekapitulasi suara, penguatan kelembagaan KPU, Bawaslu, dan DKPP serta konsolidasi civil society.
“Secara internal raker kami gunakan untuk ajang evaluasi ke dalam. Kami akan perbaiki sektor kelembagaan, kaderisasi, dan pendanaan,” katanya. (yanadi)
