SERANG, BANTEN RAYA- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyebut jika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Banten berjalan lancar sejak diberlakukan pada 3 hingga 20 Juli 2021. Secara umum sudah terjadi perubahan di masyarakat.
“Kegiatan penyekatan juga masih berjalan,” ujar WH dalam telekonferensi Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat di DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat dari Rumah Dinas Gubernur Banten Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 158, Kota Serang, Senin (5/7/2021).
Dalam rapat yang dipimpin Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu, ia juga mengungkapkan dalam PPKM darurat perlu penegakan sanksi terhadap para pelanggar meski tidak represif. Hal itu untuk membedakan siapa yang benar-benar taat dan siapa yang membandel.
Masih menurut WH, saat ini permasalahan yang dihadapi adalah penuhnya rumah sakit meskipun tidak sampai luber. Di sisi lain, masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri menghadapi masalah kelangkaan dan mahalnya obat-obatan serta oksigen.
BACA JUGA: Diterapkan di 7 Kabupaten/kota, Ini Aturan Lengkap PPKM Darurat di Banten
“Antusiasme masyarakat ikut vaksinasi sudah tinggi. Hal itu dibuktikan pula dalam gerakan vaksinasi 200 ribu kemarin tercapai,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima bantenraya.com.
Ditegaskan, proses penyekatan dan pendisiplinan masyarakat terus berjalan. Dalam pelaksanaan PPKM Darurat di Provinsi Banten, Polda Banten membuat 21 titik penyekatan dan 15 titik pengendalian. Sedangkan Polda Metro Jaya membuat 6 titik penyekatan dan 2 penutupan jalan.
BACAJUGA:
Saksikan Diskusi Menarik dalam Podcast Meja Redaksi di Banten Raya Channel
Dalam kesempatan itu, Menko Marinvest Luhut menilai positif terhadap penurunan mobilitas masyarakat Banten yang mencapai 21,6 persen, bahkan Kota Tangerang Selatan sudah mencapai 31 persen.
Dikatakannya, semakin besar penurunan mobilitas masyarakat akan semakin bagus. Ditargetkan, melalui PPKM darurat, penurunan mobilitas masyarakat hingga mencapai 50 persen. (*/dewa)
