SERANG, BANTEN RAYA- Mantan Anggota DPRD Provinsi Banten periode 2014-2019 Komarudin disebut menerima fee Rp350 juta dalam kasus dugaan korupsi internet desa di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Banten senilai Rp3,5 miliar tahun 2016.
Komarudin disebut-sebut dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Direktur PT Duta Citra Indah Muhammad Kholid yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi proyek perjanjian kerja sama antara Dishubkominfo dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) atau internet desa. Hal itu mencuat dalam sidang di Pengadilan Tipikor Serang, dengan agenda keterangan saksi, Senin (24/5/2021).
Untuk diketahui, dalam kasus internet desa itu Kejati Banten menetapkan empat orang tersangka yaitu mantan Kepala Dishubkominfo Provinsi Banten Revri Aroes, Direktur Laboratorium Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Untirta Deden Muhammad Haris. Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek internet desa Haliludin, dan Direktur CV Sarana Duta Indah (SDI) Muhammad Kholid.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten Syahrul mengatakan, dalam BAP terdakwa Kholid menyebutkan pada 19 Oktober 2016 di sebuah hotel di wilayah Serpong, Tangerang Selatan, menyebut jika Komarudin yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerima fee proyek sebesar 10 persen dari nilai proyek.
“Menyerahkan uang Rp350 juta pada 19 Oktober 2016 di Grand Hotel Serpong dari saudara Kholid, nilai 10 persen dari Rp3,5 miliar,” kata JPU kepada saksi Komarudin disaksikan Majelis Hakim yang diketuai Emy Tjahjani Widiastoeti dalam sidang di Pengadilan Tipikor Serang, Senin (24/5/2021).
BACA JUGA: Dua Mantan Karo Kesra Pemprov Banten Jadi Tersangka Korupsi Hibah Ponpes
Sementara itu, saksi Komarudin alias Komeng membantah pernyataan tersebut. Dirinya mengaku tidak pernah menerima uang, maupun mengetahui proyek internet desa yang dikerjakan oleh Dishubkominfo dan Untirta.
“Tidak ada (pemberian uang Rp350 juta). Tidak tau (proyek internet desa),” katanya.
Menurut Komarudin, sejauh ini dirinya hanya mengenal terdakwa Kholid untuk kepentingan politik Gubernur Banten Rano Karno, untuk pengumpulan dukungan dalam pemilihan gubernur.
“Revri (Kadishubkominfo) dan Kholid kenal teman biasa. Saya waktu itu tim pemenangan pilgub sering bertemu orang. Saya kenal Kholid sebagai penggiat dan cukup dikenal di KNPI, Karang Taruna,” ujarnya.
Komarudin menjelaskan, dirinya tidak pernah bertemu dengan Kadishubkominfo maupun Kholid di kantor dinas. Pertemuannya dengan Revri dan Kholid saat pengajian rutin yang dilakukan di rumah dinas gubernur, maupun rumah pribadi Rano Karno.
“Tidak pernah (bertemu Kholid dan Revri di Dishubkominfo). Tidak tau (kegiatan internet desa),” jelasnya.
Sementara itu, terdakwa Kholid tetap dengan keterangannya, dimana dirinya memberikan uang fee Rp350 juta kepada Komarudin sesuai dengan BAP yang dilakukan penyidik Kejati Banten.
“Bertemu di Telaga Bestari (rumah Komarudin), dan menyerahkan uang Rp350 juta di hotel,” katanya.
Sebelumnya dalam dakwan JPU, pada tahun 2016 Dishubkominfo melaksanakan kegiatan swakelola penyelenggaraan workshop peningkatan kapasitas desa dalam pemberdayaan informasi dan komunikasi atau internet desa tahun anggaran 2016 dengan pagu anggaran Rp3,5 miliar.
BACAJUGA:
Kegiatan dilaksanakan dengan metode swakelola, dengan target 1.000 peserta aparat desa dari empat kabupaten se-Provinsi Banten yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.
Penyusunan anggaran kegiatan dilakukan pada akhir tahun 2015, dimana Kadishubkominfo Provinsi Banten Revri Aroes memerintahkan Haliludin selaku Kepala Seksi Telekomunikasi dan Telematika untuk membuat RKA, KAK, jadwal kegiatan, anggaran KAS serta RAB kegiatan tersebut.
BACA JUGA: Soal Tudingan Kuasa Hukum Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Hibah Ponpes, Ini Jawaban Gubernur Banten
Selanjutnya usulan anggaran itu disetujui Revri Aroes, kemudian diajukan untuk rencana anggaran kegiatan dalam TAPD hingga disetujui dan dituangkan dalam DPA Dishubkominfo dengan anggara Rp3,5 juta per peserta.
Setelah dilakukan pencarian anggaran kegiatan pada 17 Februari 2016, kegiatan tersebut digelar pada tanggal 19 hingga 21 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Direktur CV SDI Muhammad Kholid dengan jumlah peserta 1.000 orang aparat desa.
Dalam kegiatan itu Kholid membuat laporan pertanggungjawaban. Jika berdasarkan satuan standar harga (SSH) Provinsi Banten yang berlaku dalam pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun 2016 terdapat kelebihan pembayaran. (darjat/rahmat)
