SERANG, BANTEN RAYA – Seratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten bakal bertolak ke Jakarta pada Sabtu (1/4). Mereka akan bergabung dengan buruh dari daerah penyangga ibukota negara lainnya untuk memeringati Hari Buruh Internasional atau may day.
Seperti diketahui, peringatan Hari Buruh Internasional untuk tingkat nasional akan dipusatkan di Jakarta melalui perwakilan buruh. Ada dua lokasi utama yang akan dituju yaitu Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi. Sementara buruh yang tidak bisa ke dua lokasi itu akan menggelar aksi di depan Pintu Gerbang Monumen Nasional (Monas) atau sekitaran Patung Kuda.
BACAJUGA:
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SPN Provinsi Banten Intan Indria Dewi mengatakan, untuk peringatan may day pihaknya telah mengagendakan sejumlah kegiatan. Agenda utama yang akan digelarnya adalah aksi di Jakarta.
“SPN melakukan aksi di Jakarta untuk 3 daerah penyangga Provinsi Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Aksi dilakukan pada 1 Mei 2021,” ujarnya saat dihubungi Banten Raya, Kamis (29/4/2021).
Ia menuturkan, dalam aksinya tersebut ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan. Pertama berkaitan dengan penegakkan supremasi hukum ketenagakerjaan. Lalu yang kedua mendesak agar Undang-undang Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut melalui resolusi hukum ketenagakerjaan atau labor law reform.
“Yang Menjamin kepastian kerja, kepastian upah dan kepastian jaminan sosial atau job security, income security and social security,” katanya.
Intan menegaskan, dengan adanya agenda tersebut maka pihaknya tidak akan menggelar aksi di Banten. Kegiatan yang akan digelar di provinsi paling barat di Pulau Jawa itu akan diisi oleh kegiatan sosial.
“Dalam rangkaian may day juga, DPD SPN Provinsi Banten akan melakukan bakti sosial dan santunan anak yatim,” ungkapnya.
https://bantenraya.com/daerah/kota-serang/may-day-disnakertrans-jamin-tak-ada-aksi-turun-ke-jalan-dari-buruh-kota-serang/
Intan berharap, melalui momentum Hari Buruh Internasional, sebuah resolusi hukum ketenagakerjaan. Tidak ada lagi pelanggaran pembayaran upah untuk pekerja.
“Tidak ada lagi perusahaan yang berkedok Dampak Covid-19 kemudian semena-mena mencicil THR atau tidak memberikan THR sesuai ketentuan,” ujarnya. (dewa)
