SERANG, BANTEN RAYA – DPRD Kabupaten Serang mengusulkan sebuah rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif legislatif tentang desa. Semangatnya, calon produk hukum itu akan memiliki prinsip seperti undang-undang omnibis law. Dimana nantinya seluruh aturan soal desa disatukan dalam satu perda.
Demikian terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang dengan agenda penyampaian satu raperda usul DPRD dan tiga raperda usul bupati, Kamis (11/2/2021).
Juru Bicara Pengusul Raperda tentang Desa usul DPRD Kabupaten Serang Zainal Abidin mengatakan, Raperda tentang Desa disusun untuk merangkum perda-perda tentang desa yang ada sehingga menjadi satu perda.
“Inti dari raperda desa ini semangatnya seperti omnibus law. Jadi merangkum semua perda tentang desa yang jumlahnya ada tujuh perda menjadi satu perda,” ujarnya.
Sementara itu pantauan Banten Raya, adapun raperda usul bupati terdiri atas Raperda tentang Keolahragaan, Raperda tentang Perumda Tirta Albantani. Kemudian yang terakhir adalah Raperda tentang Administrasi Kependudukan.
Bupati Serang Rt Tatu Chasanah mengatakan, Raperda tentang Keolahragaan diusulkan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan olahraga di Kabupaten Serang. Menurutnya, keolahragaan perlu didukung oleh sarana prasaras yang memadai untuk mencetak atlet-atlet yang beprestasi.
“Melalui raperda yang akan dibahas nanti akan diatur untuk penyiapak sarana olahraganya,” kata Tatu usai rapat paripurna.
Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten itu berharap, dengan adanya perda tentang keolahrgaan Pemkab Serang bisa mengalokasikan anggaran sesuai amanat undang-undang sebesar 2 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Untuk pembangunan fasos fasum di kecamatan tahun ini pembangunan fisiknya dilanjut. Yang sudah dua kecamatan, tahun ini empat kecamatan. Kalau tidak salah diantaranya Kecamatan Mancak, Cikande, Kragilan,” ujarnya.
BacaJuga
Tatu mengungkapkan, dari 29 kecamatan yang ada, berdasarkan data di Bidang Aset masih ada 10 kecamatan lagi yang belum memiliki lahan fasos fasum. “Jadi kita bertahap, sambil membangung sambil menyiapkan lahan untuk kecamatan yang belum punya lahan. Karena kalau di nanti-nanti lahannya tambah mahal,” tuturnya.
Lebih lanjut dipaparkan Tatu, sedangkan terkait dengan Raperda tentang Administrasi Kependudukan, urgensi dari raperda tersebut sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan di lapangan sehingga masyarakat. Tidak perlu jauh-jauh datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
“Kalau Raperda tentang Perumda Tirta Albantani itu karena aturan yang mengharuskan PDAM (Perumda-red) kantornya ada di Kabupaten Serang. Terus juga terkait penguatan kinerja direksinya,” katanya. (tanjung)
