BANTENRAYA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama DPRD Banten berkomitmen untuk melakukan percepatan pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Langkah ini dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat konsultasi yang digelar antara Gubernur Banten Andra Soni dan pimpinan DPRD Banten beserta para ketua fraksi, pada Rabu, (12/3/2025).
Ditemui usai rapat, Gubernur Andra Soni menyampaikan agenda rapat tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif, yang merupakan unsur dari pemerintahan daerah yang harus berjalan beriringan dalam merealisasikan visi-misi pembangunan Banten.
Ia mengatakan, percepatan pelaksanaan program ini dinilai penting agar berbagai program prioritas dapat segera dinikmati oleh masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk mempercepat beberapa langkah strategis, seperti perubahan APBD, penyempurnaan regulasi terkait sekolah gratis, dan penyusunan RPJMD. Semua ini menjadi dasar agar program-program pembangunan bisa berjalan sesuai rencana,” kata Andra Soni.
Andra mengungkapkan, salah satu program yang menjadi perhatian khusus adalah program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra). Sebuah inisiatif untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Baca Juga: Pemerintah Kabupaten Serang Gelar Operasi Pasar Selama Ramadan, Fokus Mengendalikan Kenaikan Harga
Menurut Andra, program ini dirancang untuk memperpendek disparitas pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
“Berdasarkan hasil keliling kita ke masyarakat, program Bang Andra ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Selain mendukung pemerataan pembangunan, program ini juga sejalan dengan Asta Cita keenam yang diusung Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa,” jelasnya.
Kendati demikian, Andra menegaskan bahwa, percepatan pelaksanaan program ini memerlukan sejumlah tahapan administrasi untuk bisa berjalan sesuai aturan.
Baca Juga: Atasi Masalah Lingkungan, Desa Tegal Maja Produksi Pupuk Kompos Organik Hingga Terjual 30 Ton
“Karena ini menyangkut perubahan APBD, kita harus menyesuaikan RKPD terlebih dahulu. Selain itu, ada Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran yang harus kami patuhi. Meskipun ada beberapa tantangan administratif, intinya pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti,” tegasnya.
Lebih lanjut Andra mengatakan, pihaknya menargetkan percepatan pelaksanaan program ini bisa dilakukan secepat mungkin agar program-program prioritas bisa segera dijalankan. Meskipun, perubahan APBD secara resmi baru dapat dilakukan enam bulan setelah dirinya dilantik sebagai gubernur.
“Untuk bisa melakukan perubahan APBD, kita menunggu hasil audit dari BPK dulu. Baru setelah itu kita lakukan pembahasan. Makanya agenda pembahasan ini kita fokuskan untuk konsolidasi dan penguatan antara unsur pemerintah daerah,” pungkasnya.
Baca Juga: Bakal Diberi CSR, Agung Sedayu Group Jajaki Investasi dengan Pemkot Serang
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mangatakan bahwa, pihaknya mendukung penuh langkah percepatan tersebut. Menurutnya, DPRD Banten berkomitmen untuk melakukan konsolidasi anggaran demi memastikan program prioritas dapat berjalan optimal.
“Kami sepakat untuk mendukung program-program prioritas yang dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan, pembangunan jalan desa, dan program strategis lainnya,” kata Fahmi Hakim.
Sebagai bentuk komitmen, Fahmi menuturkan, pihaknya telah melakukan efisiensi anggaran, termasuk mengurangi kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri dan anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
BacaJuga
Baca Juga: Bulan Ramadhan 2025 Penuh Kemuliaan, Komunitas Muslim Vibes Sukses Menggelar Kajian Bulanan
“Anggaran dari kegiatan yang tidak mendesak akan kami alihkan ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Fahmi juga menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti tahapan yang diperlukan untuk mempercepat pembahasan APBD perubahan.
“Saat ini kami menunggu hasil audit dari BPK sebagai syarat untuk melanjutkan pembahasan APBD perubahan. Setelah itu, akan ada tahapan konsultasi publik, penyusunan RPJMD, dan pembahasan lebih lanjut bersama DPRD melalui mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Baca Juga: REI Banten Berbagi Berkah Ramadan, Santuni 200 Anak Yatim dan Kaum Duaf
Fahmi menilai, percepatan ini penting agar pembangunan di Banten tidak tertunda lebih lama, mengingat beberapa program sudah sangat dinanti oleh masyarakat.
“Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah provinsi dan DPRD, kami optimistis percepatan ini akan membawa dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat Banten,” pungkasnya.***
