BACAJUGA:
SERANG, BANTEN RAYA – Hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017 disebut menjadi penyebab Banten atau Pemprov Banten secara khusus kerap tak kondusif. Sebab, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih dan kini memimpin yaitu Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy hanya mampu unggul di dua kabupaten/kota.
Seperti diketahui, pada Pilgub Banten 2017 lalu pasangan WH-Andika hanya menang di dua daerah yaitu Kota Tangerang dan Kabupaten Serang. Sementara pesaingnya Rano Karno-Embay Mulya Syarief unggul di enam kabupaten/kota.
Meski demikian, dalam rapat pleno KPU Provinsi Banten WH-Andika mampu unggul dalam peroleh suara secara keseluruhan sebanyak 2.411.213 (50,95 persen). Unggul 89.890 suara dari Rano-Embay dengan perolehan 2.321.323 suara (49,05 persen).
Sekretaris DPD PDIP Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengatakan, hasil pilgub itu menjadi bukti bahwa cara menata kelola pemerintahan WH-Andika tidak jelas. Pasalnya, mereka hanya mampu meraih simpati masyarakat di dua daerah saja.
BACA JUGA: Pejabat Dinkes Banten Mundur Berjemaah, PDIP: Akibat Kinerja Sekda di Bawah Rata-rata
“Jadi wajar kalau Banten dipimpin oleh WH-Andika itu tidak kondusif karena menangnya hanya di Kota Tangerang dan Kabupaten Serang,” ujarnya di Sekretariat DPD PDIP Provinsi Banten, kemarin.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Banten itu menuturkan, dengan kondisi tersebut maka tak mengherankan baginya dalam kepemimpinannya WH-Andika terlihat gagap.
“Jadi wajar kalau WH dengan Andika dalam konteks menata kelola pemerintahan dengan sekda dan jajarannya gagap. Terjadi kasus seperti ini karena dipilih cuma oleh dua kabupaten/kota,” katanya.
Seperti diketahui, dalam waktu yang berdekatan terungkap tiga kasus dugaan korupsi di tubuh Pemprov Banten. Pertama adalah kasus dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren tahun anggaran 2018 dan 2020. Kemudian dugaan korupsi pengadaan lahan UPT Samsat Malingping. Selanjutnya ada dugaan korupsi pengadaan masker di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten.
Saksikan Podcast Meja Redaksi di Banten Raya Channel
Dari tiga kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten itu, empat ASN Pemprov Banten dinyatakan sebagai tersangka. Seiring dengan pengungkapan kasus masker, 20 mantan pejabat Dinkes Banten melakkan mundur massal.
Atas aksi tersebut Gubernur Banten memecat empat diantaranya dari status ASN karena dianggap ebagai provokator. Sementara 16 orang lainnya di-nonjob-kan. (dewa)
