SERANG, BANTEN RAYA- Mundurnya 20 pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten secara berjemaah memantik reaksi Sejumlah pihak. Salah satunya dari PDIP Banten yang menyebut hal itu menggambarkan kekacauan di tubuh Pemprov Banten akibat buruknya kinerja Sekda Banten.
“Perlu saya sampaikan kondisi kekacauan di Pemprov Banten tidak lepas dari kinerja sekda yang di bawah rata-rata,” ujar Sekretaris DPD PDIP Provinsi Banten Asep Rahmatullah kepada bantenraya.com, Senin (31/5/2021).
Menurut mantan Ketua DPRD Provinsi Banten itu, permintaan pertanggungjawaban Sekda Banten Al Muktabar atas beberapa hal. Pertama, sekda tidak mampu mengorganisir sebuah organisasi besar seperti Pemprov Banten. Sekda tidak mampu menjabarkan kepada OPD apa yang menjadi keinginan gubernur.
Kedua, sekda itu birokrat dan bukan politisi, sekarang langkahnya mulai terbaca dengan situasi demokrasi di mana pemilu akan di lakukan serentak di tahun 2024. Sementara masa jabatan Gubernur Banten akan habis di 2022. Kondisi tersebut maka otomatis akan ada Penjabat (Pj) gubernur.
“Saya melihat sekda sudah tidak konsen membantu gubernur karena sekda mempunyai ekspektasi jadi pj. Harusnya sekda enggak boleh genit. Sekda harusnya konsen melakukan pembinan kepada bawahannya. Lah bagaimana kalau nanti jadi Pj, jadi sekda yang definitif saja tidak mampu mengorganisir bawahan,” paparnya.
BACAJUGA:
BACA JUGA: Pejabat Dinkes Banten Ramai-ramai Mengundurkan Diri
Selanjutnya Asep berharap, gubernur segera ambil langkah sebelum pemprov ini benar-benar Karam. Lakukan langkah progresif, jika dianggap sekda membuat situasi di lingkungan pemprov menjadi tidak bagus.
“Gubernur harus ambil tindakan jika sekda dalam posisinya melakukan politik. Sekali dayung dua pulau terlampaui,” tuturnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis https://bantenraya.com/ belum berhasil meminta keterangan dari Sekda Banten Al Muktabar. (dewa)
