SERANG, BANTEN RAYA – Pemprov Banten menjadi pemerintah daerah (pemda) di Banten yang paling akhir menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tahun anggaran 2020. Padahal, pemprov adalah yang paling awal menyerahkan laporan keterangan pemerintah daerah (LKPD).
Seperti diketahui, Pemprov Banten telah menyerahkan LKPD tahun anggaran 2020 ke BPK RI Perwakilan Banten pada 8 Februari 2021 lalu. Bahkan Pemprov Banten menjadi pemda tercepat menyerahkan laporan untuk tingkat provinsi se-Indonesia.
Setelahnya baru pemda kabupaten/kota di Banten yang menyerahkan. Bahkan, ada yang baru menyerahkan menjelang akhir Maret atau batas akhir pelaporan.
LHP untuk 8 pemda kabupaten/kota di Banten sendiri telah diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Banten pada Senin (10/5/2021) lalu. Seluruh entitas mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Kepala BPK RI Perwakilan Banten Arman Syifa membenarkan, LHP untuk LPKD Pemprov Banten tahun anggaran 2020 belum diserahkan. Diakuinya, tidak ada kendala berarti dalam proses pemeriksaannya. Adapun yang menjadi kendala hanya pada masalah penjadwalan saja.
Arman tak membantah, jika Pemprov Banten merupakan pemda di Banten yang paling awal menyerahkan LKPD.
BACAJUGA:
“Kemarin juga ketika mau menyampaikan, pimpinan (BPK) ada dinas keluar. Jadi masalah jadwal saja, terus kemarin ketika kami (akan) menyerahkan sedang reses DPRD-nya. Rencananya akan kami serahkan minggu depan, Insya Allah tanggal 19 (Mei 2021),” ujarnya, belum lama ini.
BACA JUGA: Lake Wedine! Pemkab Serang Raih Opini WTP BPK 10 Kali Berturut-turut
Ia menjelaskan, penyerahan LHP BPK untuk pemprov memang perlu melibatkan DPRD Banten. Sebab, prosesi penyerahan akan dilakukan melalui rapat paripurna.
“Karena berbeda, kalau ini (pemda kabupaten/kota-red) kita serahkan di sini (Kantor BPK Perwakilan Banten-red). Kalau pemprov ada paripurna dan yang menyerahkan bukan kami tapi pimpinam dari Jakarta (BPK RI-red),” tuturnya. (dewa)
