BANTENRAYA.COM – Pemprov Banten menargetkan produksi padi pada tahun 2023 ini bisa mencapai 2 juta ton lebih.
Jumlah produksi padi itu, sebenernya cukup untuk memenuhi kebutuhan 12 juta lebih penduduk Banten.
Sayang, Pemprov Banten melalui BUMD yaitu PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) baru mampu menyerap sekitar 5 persen dari jumlah panen padi tersebut.
Sementara 15 persen lainnya diduga diserap oleh swasta yaitu PT Wilmar Padi Indonesia (WPI).
Sekretaris Komunitas Penggilingan Padi dan Beras Mandiri (KPPBM) Provinsi Banten Anis Fuad mengatakan, WPI membeli gabah dari petani dengan harga yang sangat tinggi yaitu mencapai Rp6.000 per kilogram.
Harga itu terlalu tinggi bagi para pengusaha penggilingan padi lokal yang hanya mampu membeli gabah dengan harga Rp5.500 per kilogram.
BACAJUGA:
Baca Juga: Mahasiswa Asal Cilegon Korban Gempa Turki Bakal Pulang Kampung, Diongkosi Pemerintah Gak?
Di satu sisi, WPI mensejahterakan petani karena membeli gabah dengan harga yang sangat tinggi dibandingkan harga yang ditawarkan pengusaha penggilingan padi tradisional.
Namun di sisi lain praktik ini juga menyebabkan sejumlah penggilingan padi tidak mendapatkan bahan baku gabah bahkan beberapa tutup karena tidak ada gabah yang bisa diserap.
Anis mengaku sudah beberapa musim penggilingannya tidak beroperasi karena gabah dari para petani yang biasa ia beli beralih menjual padi mereka ke WPI.
Baca Juga: Muker 2023, PMI Banten Prioritaskan 3 Program: Kesiapsiagaan Terus di Di-upgrade
Begitu juga rekan-rekannya sesama pengusaha penggilingan padi hampir 80 persen juga kewalahan dalam mendapatkan bahan baku padi untuk usaha mereka.
“Seharusnya WPI itu tidak membeli gabah tapi beli berasnya saja,” ujar Anis.
Anis mengatakan, WPI juga melakukan pembinaan kepada para petani dengan cara memberikan modal untuk menanam sehingga ketika panen para petani akan menjual gabah mereka ke WPI.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid mengatakan, karena persoalan gabah diserahkan ke mekanisme pasar.
Dengan demikian, pengusaha kecil penggilingan padi lokal akan kalah bersaing dengan korporasi yang memiliki dana lebih besar seperti WPI.
Sehingga, pengusaha kecil akan tidak bisa bersaing dengan perusahaan besar.
Baca Juga: Daftar Nama Mahasiswa Asal Banten yang Selamat dari Gempa Turki, Ada yang dari Lebak hingga Tangsel
“Itulah resiko ketika diserahkan ke mekanisme pasar yang selama ini terjadi,” kata Agus.
Meski demikian, kata Agus, pemerintah terus berupaya mencari solusi atas persoalan itu, salah satunya dengan melakukan intervensi melalui Bulog dengan pengelolaan CPP yang dimiliki.
“Jadi nanti untuk memastikan kebutuhan stok beras di pasaran, kita mengandalkan peran Bulog,” katanya. ***
