BANTENRAYA.COM – Menjelang genap satu tahun masa kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2024, Koran Harian Umum Banten Raya menggelar survei kepuasan masyarakat melalui akun Instagram @bantenraya. Hasilnya, mayoritas kepala daerah di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten belum mampu meraih tingkat kepuasan publik di atas 50 persen.
Redaksi Pelaksana Banten Raya online Jermain A Tirta Dewa mengatakan, polling dilaksanakan selama tujuh hari, mulai 13 hingga 18 Februari 2026. Sampai dengan Selasa petang, total adal 5.706 tanggapan dari netizen.
“Polling ini kami lakukan selama tujuh hari, dari tanggal 13 sampai 18 Februari 2026, melalui Instagram @bantenraya. Kami meminta netizen memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menurut mereka bisa dinobatkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tervaforit,” ujar Dewa, Senin (17/2/2026).
Menurutnya, partisipasi masyarakat cukup tinggi. Warganet aktif memberikan suara dan respons di kolom komentar. Namun dari hasil akhir, hanya segelintir kepala daerah yang mampu menembus angka kepuasan di atas 50 persen.
“Antusiasme masyarakat sangat baik. Tapi hasilnya menjadi catatan penting, karena tidak banyak kepala daerah dan wakil kepala daerah yang meraih kepuasan di atas 50 persen. Ini tentu menjadi alarm bagi para pemimpin daerah,” tegasnya.
Berdasarkan hasil polling, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni dan Dimyati Natakusumah meraih tingkat kepuasan tertinggi sebesar 68 persen. Disusul Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah dengan 62 persen.
BACA JUGA : Banten Perangi Sampah, Andra Soni Mulai Terbitkan Ingub Jumat Bersih
Sementara itu, kepala daerah lainnya masih berada di bawah 50 persen. Bupati dan Wakil Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah dan Najib Hamas memperoleh 34 persen. Bupati dan Wakil Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya dan Amir Hamzah 22 persen. Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi hanya 10 persen.
Untuk tingkat kota, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon meraih 34 persen, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang 32 persen, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin dan Maryono 29 persen, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan 9 persen.
Pengamat politik dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Syaeful Bahri menilai capaian 68 persen untuk pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni dan Dimyati Natakusumah tergolong cukup baik. Hal ini menguatkan hasil polling yang dilakukan lembaga survei Poltracking.
“Ya lumayanlah,” ujarnya.
Syaeful menilai, capaian tersebut dipengaruhi oleh kepemimpinan Andra dan Dimyati juga karena kemampuan mereka merealisasikan janji politik. Salah satunya mewujudkan pendidikan gratis dan membangun jalan desa lewat program Bang Andra.
“Ini disebabkan kepemimpinan dan kemampuan mereka dalam mewujudkan janji politik. Publik melihat ada upaya konkret yang dilakukan,” katanya.
Namun di luar itu, mayoritas kepala daerah di kabupaten/ kota masih menghadapi persoalan serius dalam membangun persepsi positif di tengah masyarakat. Berdasarkan polling yang dilakukan Banten Raya, mayoritas kepala daerah di delapan kabupaten/ kota di Provinsi Banten memiliki tingkat kepuasan yang masih rendah. Ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh.
Salah satu yang disorot adalah rendahnya tingkat kepuasan di Kota Tangerang Selatan yang hanya 9 persen. Menurut Syaeful, isu sampah menjadi faktor dominan yang memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
“Tangsel kecil banget karena isu sampah. Isu sampah langsung men-down grade,” ujar Syaeful.
Faktor lain, kata dia, adalah kurang aktifnya Benyamin Davnie sebagai Wali Kota Tangerang Selatan di media sosial. Padahal, dari pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, masyarakat tetap lebih akan melihat kepala daerah. Sementara publik melihat kinerjanya masih sangat minim karena kurang terpublikasi. Apalagi, masyarakat Kota Tangerang Selatan sangat kritis.
Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap Kota Tangerang Selatan berbanding terbalik dengan fiskal Kota Tangerang Selatan yang tinggi. Padahal, dengan tingkat fiskal yang tinggi, artinya akan bisa menciptakan lebih banyak program untuk masyarakat luas dengan lebih banyak.
“Kalau melihat PAD dan APBD Tangsel itu tinggi. Harusnya kepuasan bergaris lurus dengan PAD dan APBD. Tapi kenapa kepuasan masyarakat rendah? Jangan-jangan lebih banyak belanja pegawai. Kue pembangunan seharusnya lebih banyak untuk rakyat,” kritiknya.
Rendahnya tingkat kepuasan di Kabupaten Pandeglang yang hanya 10 persen juga disoroti. Menurut Syaeful, kondisi tersebut tidak terlepas dari keterbatasan fiskal daerah. Kabupaten Pandeglang memang merupakan daerah dengan tingkat fiskal paling rendah di Provinsi Banten.
BACA JUGA : Wagub Banten Main Catur Bareng Percasi Pandeglang, Tantang Untuk Bisa Cetak Atlet Berprestasi
“Dari delapan kabupaten/kota, yang paling rendah PAD dan APBD-nya adalah Pandeglang,” ujarnya.
BACAJUGA:
Tapi menurutnya hal itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah harus melakukan kolaborasi dan sering mengeluarkan inovasi agar fiskal mereka naik tanpa bergantung lebih banyak kepada pemerintah pusat. Sebab bila hanya mengandalkan bantuan pusat maka daerah akan selamanya sulit. Syaeful menilai, Pemerintah Kabupaten Pandeglang perlu melakukan pembenahan anggaran secara serius.
“APBD harus berani dibedah. Infrastruktur harus jadi prioritas. Jangan sampai pembangunan tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Kota Cilegon dinilai memiliki poin positif dari sisi transparansi anggaran dan kehadiran kepala daerah di tengah masyarakat. Kemampuan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo dalam mengorkestrasi BUMD dinilai cukup baik. Mereka juga selalu mempublikasikan anggaran setiap dinas sebagai bentuk keterbukaan informasi. Itu penting untuk membangun trust masyarakat.
Kehadiran Robinsar dan Fajar saat bencana juga menjadi indikator positif kepemimpinan di Kota Cilegon. Menurutnya, setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah sehatusnya berbuat seperti itu ketika masyarakat kesusahan karena msuibah.
“Setiap ada musibah harus hadir, termasuk saat hari libur. Jangan sampai ketika ada musibah justru tidak terlihat,” tegasnya.
Syaeful mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menganggap remeh hasil polling yang dilakukan media massa, termasuk Banten Raya seperti ini. Ini bagian dari kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat sipil, salah satunya pers.
BACA JUGA : Disdik Kabupaten Lebak Temukan Ribuan Toilet SD di Lebak Rusak
“Pers, perguruan tinggi, dan civil society memotret kinerja mereka. Kalau kurang, ya berbenah. Kalau sudah puas, jangan puas diri,” ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya pengelolaan media sosial sebagai sarana komunikasi publik bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah di era AI seperti sekarang. Menurutnya bukan lagi saatnya kepala daerah diam-diam bekerja di era medsos.
“Sekarang ini dosa besar kalau kepala daerah tidak mau mempublikasikan kerja mereka melalui media sosial. Tim media sosial harus diperbaiki. Selain itu, kepala daerah juga harus menggandeng media massa yang kredibel seperti Banten Raya agar kerja-kerja mereka diketahui publik,” ujarnya. (***)
