BANTENRAYA.COM – Menjelang Pemilihan Legislatif pada 2024 atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Cilegon banyak Partai Politik mulai memanaskan mesinnya.
Kontestasi pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Cilegon itu. Bahkan, membuat sudah riuh dengan atribut bendera, baliho hingga pertemuan-pertemuan politik partai.
Untuk bisa mendapatkan kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Cilegon tidak mudah dan murah.
Bahkan, beberapa politikus mengaku bisa mengeluarkan uang senilai Rp1,5 juta untuk mendapatkan kursi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Cilegon.
Baca Juga: Menjelang Tahun Baru 2023! Simak Jadwal Acara Trans TV Pada 28 Desember 2022
Ongkos politik yang dikeluarkan calon legislatif di Kota Cilegon mencapai Rp1,5 miliar. Jumlah tersebut setara gaji 5 tahun anggota DPRD Kota Cilegon dengan nominal kurang lebih Rp30 juta per bulan.
Salah satu anggota DPRD Kota Cilegon yang enggan disebutkan namanya menyatakan, jika jumlah Rp1,5 miliar tersebut sudah termasuk biaya politik dan money politik. Dimana cost politik tersebut terdiri dari berbagai item, misalnya bendera, baliho, spanduk dan operasional makan minum.
Itu dilakukan sepanjang mulai ditetapkan dari daftar calon tetap (DCT) hingga pemilihan yang sebelumnya hampir berlangsung selama 6 bulan.
“Masanya itu panjang hampir 6 bulan setelah penetapan. Setiap hari kopi, rokok dan makanan itu lumayan. Belum kalau hendak pulang pasti diberikan bekal (amplop berisi uang),” katanya, Selasa 28 Desember 2022.
“Lalu ada juga untuk operasional tim, pembuatan bendera, baliho dan kaos, itu ditotal bisa mencapai hampir Rp1 miliar kurang lebih,” jelasnya.
Baca Juga: Cegah Kerawanan Pangan, Kesbangpol Pandeglang Gelar Diseminasi Ketahanan Ekonomi
Disisi lain, jelas pria ini, dibutuhkan juga operasional polesan menjelang pemilihan. Hal itu dibutuhkan untuk bisa menarik pemilih datang sebagai rasa terimakasih.
“Itu beda lagi (money politik). Hampir kurang lebih 6.000 amplop yang disiapkan. Itu juga belum tentu semuanya, tapi minimal separuhnya bisa nyangkut datang ke TPS dan memilih,” paparnya.
Besarnya ongkos politik tersebut, paparnya, karena dirinya merupakan pendatang baru di politik, selanjutnya juga persaingan politik yang cukup ketat di Daerah Pemilihan (Dapil) dimana petahana hampir semuanya mencalonkan diri.
“Jadi mahal karena saya pendatang baru. Lalu juga dapil saya ketat karena incumbent itu mencalonkan semuanya, sehingga mau tidak mau dilakukan,” ucapnya.
Adanya politik uang sendiri, karena semua masyarakat menghendaki hal tersebut. Sebab, jika tidak maka caleg lainnya yang akan memberikan dan memiliki peluang lebih besar dari kita.
Baca Juga: Tips Berkendara Aman Saat Hujan
“Jadi isi amplop tergantung tidak dipukul rata semuanya. Karena sudah dipetakan, ada yang Rp100 ribu hingga Rp50 ribu. Kalau tidak maka masyarakat malah mengoceh dan kita tidak akan dipilih. Coba saja kalau tidak percaya,” ungkapnya.
Sementara, dari sisi penghasilan lainnya, gaji dan tunjangan kurang lebih Rp30 juta yang diterimanya hampir setara dengan penghasilan 5 tahun yakni Rp1,8 miliar.
Artinya hanya selisih Rp300 juta saja dan itu pasti habis karena masyarakat banyak berdatangan ke rumah juga.
“Setelah jadi tentu banyak yang datang juga. Namanya masyarakat kadang untuk uang sekolah, berobat dan lainnya. Gajinya yah hampir setara karena pengeluaran juga banyak. Apalagi sekarang honor rapat dan perjalanan dinas juga kecil berbeda dibandingkan dewan sebelumnya,” jelasnya.
Sementara itu, salah satu tim sukses pada 2019 salah satu caleg yang enggan disebutkan identitasnya menyatakan, jika hampir menghabiskan Rp990 juta untuk menghantarkan jagoannya menang.
“Hampir 1 miliar tepatnya Rp990 ratus juta. Itu sudah kerudung, kaos hingga pengkondisian di TPS sebanyak 120 TPS saat itu untuk 20 suara per TPS dengan nilai amplop (uang) mencapai Rp150 ribu,” paparnya.
Disisi lain, untuk bisa menjadikan sebagai unsur pimpinan maka harus bisa menambah lagi Rp400 juta untuk partai politik tingga kota dan provinsi. Artinya bisa mencapai Rp1,4 miliar.
“Nambah lagi saat perebutan unsur pimpinan di luar pencegahan atau setelah duduk menjadi dewan. Hampir Rp400 juta itu dikeluarkan,” jelasnya.
Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Nasdem Erick Rebiin mengungkapkan, tidak bisa memastikan total pengeluaran yang sudah dihabiskan saat menjadi caleg.
Hal itu tergantung karena setiap masyarakat berbeda.
Disisi lain, dirinya tidak pernah menghitung secara rinci. Sebab, apa yang sudah dikeluarkan dianggap sebagai bagian dari sedekah dan modal perjuangan.
“Wah yang ini mah ngga tertulis kang (dana kampanye) jumlahnya ngga bisa dipastikan. Bagian dari sedekah dan modal perjuangan. Karena bila dihitung bagian dari kost politik saya khawatir akan berdampak pada tugas saya sebagai wakil rakyat. Luruskan niat ibadah berpolitik bukan untuk hitung hitungan biaya politik,” jawabnya diplomatis.
Saat ditanya soal dana kampanye resmi yang disumbangkan partai Erik memilih menjawab lupa.
Baca Juga: Jangan panik! BMKG Klaim Tidak Ada Badai Dahsyat yang Terjadi di Jabodetabek, Ini Penjelasannya
“Ga ada di kami (Nasdem) sumbangan politik, yang ada caleg justru berupaya di bantu sama pengurus partai. Itulah realita di kami yang selama ini terjadi. Saya lupa kalau yang itu kang (laporan dana kampanye partai). Wajib lapor dana kampanye caleg itu bervariasi nggak ada patokan nilainya,” pungkasnya. ***
