BANTENRAYA.COM – Pemerintah berupaya menjaga kestabilan harga serta memberikan bantuan sosial ke masyarakat dan UMKM untuk menguatkan daya beli dan konsumsi dalam negeri.
Penguatan daya beli dan konsumsi masyarakat dilakukan untuk mengantisipasi datangnya krisis ekonomi global.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengungkapkan, strategi pemerintah tepat dalam menyikapi gejolak global dengan menjaga kestabilan harga serta memberikan bantuan sosial (bansos) pada masyarakat.
Baca Juga: Contoh Surat Undangan Acara Maulid Nabi Muhammad SAW untuk Warga, Ringkas tapi Elegan
“Sangat setuju sekali mengingat memang ancaman utama berasal dari inflasi yang cukup tinggi,” ujar Nailul.
Menurutnya, solusi untuk bertahan dari badai ekonomi global adalah dengan menjaga daya beli masyarakat.
Hal itu disebabkan ekonomi Indonesia lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga dalam negeri.
“Jadi memang solusinya adalah menjaga daya beli masyarakat,” tuturnya.
“Selain itu, karena PDB kita 50 persen dari konsumsi rumah tangga, ya sangat wajar sih kita fokus ke sana dan dukung fokus pemerintah soal itu,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah telah memberikan tiga jenis tambahan bantalan sosial dengan total anggaran sebesar Rp24,17 triliun.
Baca Juga: Drakor The Golden Spoon Episode 5 Tayang Hari Apa? Simak Jadwal, Spoiler dan Link Nonton
Ketiganya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan penggunaan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) oleh Pemerintah Daerah.
“Pemberian berbagai bantalan sosial ini diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia,” katanya.
“Selain itu, kami terus memonitor pergerakan harga komoditas pangan agar dapat segera melakukan antisipasi apabila terjadi lonjakan harga, serta menjaga rantai pasok terutama komoditas pangan,” tutur Ketum Golkar itu.
Baca Juga: Kapan Bad Prosecutor Episode 3 Tayang? Simak Jadwal Tayang Drama DO EXO hingga Tamat
Meski demikian, Nailul menegaskan pentingnya keberpihakan pada dana bantuan sosial di tahun mendatang.
Hal itu dikarenakan tantangan ekonomi global diprediksi akan semakin berat ke depan.
“Harus diimbangi juga dengan alokasi bansos di APBN 2023 mendatang,” tegasnya.
Ditegaskan Nailul, strategi pemberian bansos oleh pemerintah akan sangat berguna dalam menjaga daya beli masyarakat.
“Nah bansos ini bisa menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat yang membutuhkan. Setidaknya, dari dalam negeri harus dikuatkan terlebih dahulu,” tambahnya.
Nailul juga menyarankan adanya realokasi anggaran untuk kepentingan bansos. Hal itu bisa berupa pengalihan dari anggaran pertahanan.
Baca Juga: SCTV Tolak KDRT, Tangguhkan Penghargaan Gorgeous Dad Rizky Billar, Warganet: Best Couple Juga Dong!
“Harus ada realokasi anggaran dari urusan pertahanan ke sosial. Pertahanan ini mempunyai cukup banyak anggaran tahun depan. Ya patutnya dialokasikan ke bansos,” pungkasnya.
Fiskal sehat
Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menjelaskan, menyarakan ada dua hal yang perlu dijaga pemerintah. Pertama inflasi dan risiko resesi global terhadap neraca dagang.
“Inflasi yang harus dijaga agar tidak naik tinggi karena dapat pengaruh ke konsumsi dalam negeri yg menopang pertumbuhan. Kalo harga komoditas turun maka surplus akan menyusut dan ini jadi tekanan untuk nilai tukar,” terang faisal.
Baca Juga: Cinta Setelah Cinta Episode 217 Malam Ini, 7 Oktober 2022: Sinopsis dan Link Streaming
Sementara itu Direktur Eksekutif CORE Muhammad Faisal mengapresiasi kerja Kementerian Keuangan untuk menjaga fiskal.
“Dari sisi kesehatan fiskal terus dijaga, dapat membantu menjaga kepercayaan bagi para investor untuk menanamkan modal,” ujarnya.
“Ini perpaduan kondisi domestik yang tidak terlalu banyak dengan kondisi global, karena sources dan market kita yang besar,” jelas Muhammad Faisal.
Baca Juga: Daftar 20 Polisi yang Diduga Langgar Etik Saat Tragedi Kanjuruhan yang Menewaskan Ratusan Orang
Kondisi fiskal sudah jauh lebih sehat, salah satunya karena windfall profit yang berpengaruh pada kesehatan fiskal, hingga sekarang malah surplus.
Namun tantangan di tahun depan, Kemenkeu melakukan konsolidasi fiskal jadi untuk menurunkan defisit fiskal ke bawah 3 persen. Sementara diramalkan windfall komoditas akan mulai berkurang akibat resesi global.
“Selain itu akan bisa ada aksi wait and see para investor karena paruh kedua 2023 sudah akan ada tekanan political year untuk pemilu 2024,” tandas Faisal. ***
