BANTENRAYA.COM – Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Provinsi Banten memastikan akan melibatkan semua elemen, untuk menekan kasus kekerasan perempuan dan anak di Banten.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina menyampaikan, seiring dengan globalisasi serta kondisi pasca pandemi Covid-19, tentu berbagai permasalahan yang terjadi pada perempuan dan anak sangat beragam.
Menurutnya, tidak hanya kekerasan fisik, psikis, seksual, namun juga isu narkoba, penjualan anak dan perempuan, perlindungan tenaga kerja perempuan, pornografi, pekerja anak.
Baca Juga: Ombudsman Laporkan Dugaan Kecurangan PPDB di Banten ke Cyber Crime Polda Banten
Kemudian juga anak berhadapan dengan hukum, hak bagi lansia dan anak berkebutuhan khusus merupakan persoalan yang harus menjadi program kerja Puspa Banten.
“Dengan banyaknya permasalahan tersebut, tentunya persoalan perempuan dan anak ini menjadi isu lintas bidang dan sektor, yang harus diselesaikan dengan melibatkan berbagai pelaku pembangunan baik pemerintah dari tingkat pusat,” katanya.
“Daerah, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, media, organisasi keagamaan, akademisi dan lembaga riset,” kata Nina, kemarin.
Baca Juga: Ini Alasan Kemenhub Tunda Kenaikan Tarif Ojek Online
Nina menjelaskan, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki lima program prioritas tahun 2019-2024, yaitu mengefektifkan peran keluarga dalam pengasuhan anak, menurunkan tingkat kekerasan anak, menekan angka pekerja anak.
Lalu mencegah perkawinan usia anak dengan tanpa pengurangi perhatian pada kebutuhan perlindungan khsuus dan terakhir adalag meningkatkan pemberdayaan perempuan dibidang kewirausahaan.
“Program tersebut dicanangkan dengan maksud untuk merespons semakin meluasnya permasalahan yang dialami oleh perempuan dan anak,” ujarnya.
Baca Juga: VIRAL Video Diduga Dirut BUMN Kepergok Selingkuh dengan Wanita Lain
Menanggpi sambutan tersebut, Wakil Ketua Puspa Banten M Satibi menyampaikan, Puspa Banten dalam waktu dekat akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk membuat rencana aksi untuk menekan kasus kekerasan perempuan dan anak.
“Dalam waktu dekat kami akan koordinasi dengan MUI Banten, Bhayangkari dan KNPI untuk menjalankan lima program dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Satibi juga mengajak semua instansi terkait baik pemerintah, swasta, media dan organisasi lainnya untuk bergabung dengan Puspa Banten, untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
BACAJUGA:
Baca Juga: Terbaru! 10 Ide Nama Bayi Laki-Laki Lahir Bulan Safar Bermakna Baik dan Memiliki Jiwa Penyayang
“Mari kita bersatu untuk bersama-sama berkontribusi kepada Provinsi Banten, dalam hal ini menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ajaknya. ***
