BANTENRAYA.COM – Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi Kusman menilai, langkah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menyusun visi-misi dan program koalisi dinilai cukup progresif.
Namun, muncul juga dugaan bahwa upaya dari KIB tersebut hanya sebatas untuk buying time.
“Itu langkah progresif demikian, tapi kalau langkah itu hanya buying time, kita takutnya (KIB) anti klimaks,” ujarnya di Jakarta, Kamis 25 Agustus 2022.
Baca Juga: Lantunan Doa-doa Presiden Jokowi yang Umumkan Kelahiran Cucu Kelima
“Akhirnya sekedar politik transaksional. Jangan sampai langkah-langkah KIB yang sampai sekarang ini kelihatannya bagus, jangan sampai menjadi anti klimaks,” katanya.
Airlangga juga menilai KIB melangkah secara progresif dengan catatan visi-misi dan program selanjutnya menjadi jalan bagi proses penjaringan calon dan pelibatan calon bersama dengan uji publik.
Untuk itu, Airlangga juga menilai sikap KIB tidak ingin terburu-buru dalam melangkah sebagai bentuk kehati-hatian.
Baca Juga: Profil dan Biodata Bryan Furran, YouTuber yang Dikabarkan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
Menurutnya, KIB mempertimbangkan dan melihat arah dan proses politik sebelum memutuskan penentuan nama calon presiden (capres).
Dalam pandangan Airlangga, KIB sedang membangun, memperkuat, memperindah mesin politik terlebih dahulu.
Setelah itu, barulah mereka akan melihat calon-calon yang akan tampil sejalan atau tidak dengan program tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Bansos Kenaikan BBM Subdisi, Pengamat: Asalkan Data Valid
Menurutnya, kalau KIB memang berorientasi pada visi misi, maka akan lebih baik jika calon-calon yang akan dirangkul KIB juga ditampilkan dalam momen-momen politik bersama dengan publik.
Kendati KIB mendahulukan program dibandingkan menjual figur nama capres, Airlangga menilai langkah KIB tidak relevan jika dibandingkan dengan pengusungan capres di Amerika.
Pasalnya, partai di Indonesia sebagian besar tidak bisa sendirian mengusung capres tanpa adanya koalisi.
Baca Juga: 5 Game Detektif Android, Uji Seberapa Kuat Daya Analisis Kalian, Lengkap dengan Link Download
“Kalau Amerika itu prosesnya konvensi berbasis pada partai politik. Demorat punya konvensi sendiri, Republik juga demikian,” tuturnya.
“Tapi kalau di Indonesia, model konvensi tidak relevan karena setelah konvensi dia harus membangun koalisi lagi,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyampaikan, dalam waktu dekat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan kembali menggelar pertemuan.
Baca Juga: Viral Polisi Tidur di Cat Seperti Zebra Cross, Korban Banyak Terjatuh dari Motor
Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyampaikan program-program KIB kepada publik pada Oktober mendatang.
Sementara terkait penetapan capres, ia menyebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
Rakyat Penasaran
BACAJUGA:
Sementara itu, Ketua Network for Indonesia Democratic Society (Netfid) Dahlia Umar mengatakan bahwa KIB berupaya tetap berada di orbit, tetap berada dalam perbincangan meski mereka belum memiliki Capres dan Cawapres.
Baca Juga: Organisasi Pendukung Fitron Nur Ikhsan Dukung Airin Jadi Gubernur Banten
“Mereka harus tetap berada orbit trending partai yang diperbincangkan. Jelang pemilu mereka pengen dikenal, pertama mereka punya capres duluan,” ucapnya.
“Ada yang curi start punya capres duluan, eksis, yang belum punya mereka harus mencari cara lain, salah satunya dengan mengenalkan program,“ katanya.
Namun dengan KIB mengajukan program terlebih dahulu, ini malah bikin masyarakat nantinya penasaran.
Baca Juga: SUDAH DIBUKA! Berikut Panduan Lengkap Audisi JKT48 Generasi Ke 11, Siapkan Dirimu dari Sekarang
“Ada storyline, jagoan datang duluan, ada story yang datang belakangan tetapi dia udah bilang kisi kisi, nah ini yang bikin masyarakat penasaran,” sebut Dahlia.
Dengan strategi ini, KIB kata dia berupaya mengamankan dulu koalisi mereka untuk kemudian beralih pada ‘belanja tokoh’.
“Paling aman memang untuk mengamankan format koalisi dulu sehingga memenuhi syarat minimal 20 persen tadi,” katanya.
“Adapun siapa capres dan cawapres tinggal membaca analisis internal, siapa yang paling menguntungkan saat mengajukan calon. Dan itu makan waktu, karena mereka harus mengukur koalisi lawan juga,“ tandas Dahlia. ***
