BANTENRAYA.COM- Pada tahun 2022, Pemerintah Kota atau Pemkot Cilegon mengusulkan 400 kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K.
Usulan tersebut belum disetujui oleh Kementerian Pendayaguan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau KemenpanRB.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Kota Cilegon Achmad Jubaedi mengatakan, usulan Pemkot Cilegon ke KemenpanRB untuk formasi P3K 2022 sebanyak 400 kuota.
“Saat ini belum ada jawaban, karena besok Jumat (1/7) kita baru mau diundang KemenpanRB dan Kemendikbud RI untuk membahas formasi P3K yang ada di bawah Kementerian Pendidikan,” kata Jubaedi ditemui usai Kegiatan Orientasi Pembekalan P3K Guru Tahap II di Lingkungan Pemkot Cilegon, Senin, 27 Juni 2022.
Baca Juga: Viral Video Pesan Terakhir Atlet Taekwondo Peraih Medali PON XX Papua, Sebelum Meninggal Dunia
Dikatakan Jubaedi, alasan usulan kuota 400 karena berdasarkan analisa beban kerja dan analisa kebutuhan tenaga pendidik formasi Guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Ini yang tidak bisa kita bandingkan dengan daerah lain terkait formasi P3K karena di Cilegon hanya delapan kecamatan, jumlah sekolah tidak sebanyak daerah lain, dan jumlah honorer tidak sebanyak daerah lain seperti Pandeglang,” jelasnya.
BACAJUGA:
Kata Jubeedi, usulan P3K tidak beda asal harus menggunakan analisa. Usulan kebutuhan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil ataubCPNS dan P3K sesuai analisa jabatan dan analisa beban kerja.
Baca Juga: Cara Buat NGL Link Anonymous, Kirim Pesan Rahasia Via Instagram Stories
“Ada rumusnya, dan itu diverifikasi dan validasi KemenpanRB,” tuturnya.
Pada 2021 lalu, kata Jubaedi, jumlah honorer yang telah diterima P3K sekitar 355 orang. Terkait guru honorer saat ini jumlahnya semakin sedikit.
“Yang kita fikirkan tinggal tenaga teknis, yang kita fikirkan tenaga non ASN ini yang tenaga teknis. Dari sekitar 4.614 tenaga honorer, tenaga kebersihan, driver dan tenaga keamanan kan akan dioutsorcingkan. Tinggal yany 1.500 honorer yang kita fikirkan,” katanya.
Baca Juga: PSU 11 Perumahan di Kota Serang Kini Jadi Milik Pemkot Serang
Jubaedi menguraikan, Pemkot Cilegon juga akan mengusulkan melalui berbabagi forum agar ada penyelamatan tenaga honorer. Sebab, masalah honorer bukan hanya masalah lokal namun semua daerah di Indonesia.
“Pak Wali (Walikota Cilegon Helldy Agustian) akan memerjuangkan melalui Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) dab mudah-mudahan ada kebijakan seperti zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) terhadap tenaga non-ASN yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diangkat menjadi P3K atau PNS,” ucapnya.
Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, kuota P3K Kota Cilegon 2022 belum ditentukan oleh KemenpanRB. “Banyak pertimbangan untuk usulan P3K,” ujarnya.
Helldy tetap berupaya untuk memerjuangkan agar tenaga honorer bisa diselamatkan. Usulan honorer juga melihat kekuatan anggaran daerah karena gaji P3K dari pemerintah daerah.
“Kami juga meminta P3K untuk bersyukur dan bekerja sebaik-baiknya agar terwujudnya Cilegon Cerdas,” ucapnya.***
