BANTENRAYA – Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) merupakan bagian peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Demikian disampaikan Pj.Sekda Pandeglang Taufik Hidayat usai membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan, Rabu 22 Juni 2022 di Hotel S’rizki Pandeglang.
Taufik menegaskan, penyusunan Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintahan adalah keharusan, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. “Tertib administrasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, “ucap Taufik.
“Pelayanan publik merupakan tugas utama aparatur pemerintah, tentu saja penyelenggaraan pelayanan harus selalu menjadi perhatian dan prioritas utama, dengan kata lain tuntutan masyarakat terkait pelayanan publik harus berkualitas dan semakin meningkat, “ sambung Taufik.
Baca Juga: Mengerikan! Kereta Api Seret Mobil dengan Kecepatan Tinggi saat Kecelakaan di Tambun, Bekasi Tohir
Ia berharap dengan disusunya SOP administrasi pemerintahan menjadi panduan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, “harapnya.
BACAJUGA:
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pandeglang Raden Achmad Taufi Yusuf mengatakan, maksud dan tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan adalah untuk mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
“Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan menjadi pedoman kerja bagi Aparatur Sipil Negara dalam melayani masyarakat, “ujarnya.
Baca Juga: PASTIKAN NAMAMU ADA! Cara Cek Pengumuman SBMPTN 2022 yang Akan Diumumkan 23 Juni 2022
Bimbingan Teknis Standar Oprasional Prosedur (SOP) diikuti 64 peserta terdiri dari pejabat yang menangani SOP pelayanan administrasi pemerintahan di setiap OPD, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. ***
