BANTENRAYA.COM – Untuk mengatasi melonjaknya harga komditas pemerintah mengeluarkan kebijakan perlindungan masyarakat dengan bagi-bagi berbagai program bantuan.
Program bantuan dinilai perlu diberikan mengingat sadanya gejolak harga pangan termasuk energi mengalami kenaikan yang signifikan.
Geopolitik dunia yang meningkat akibat konflik Rusia dan Ukraina disebut menjadi penyebab melonjaknya harga komoditas global, bantuan dari pemerintah diharapkan bisa membantu masyarakat.
Baca Juga: 6 Link Twibbon Hari Kesehatan Sedunia 7 April 2022, Ayo Pasang Sebagai Dukungan Berdirinya WHO
Untuk itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk mengintensifkan program perlindungan masyarakat.
Arahan itu ditindaklanjuti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Indonesia ada dua akibat, satu terkait dengan penerimaan ekspor tentu akan ada kenaikan tetapi juga ada transmisi,” ujar Airlangga dikutip Bantenraya.com dari setkab.go.id, Rabu 6 April 2022.
“Atau akibat di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat,” katanya.
Oleh karena itu, kata Airlangga, sesuai arahan Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan kebijakan bantuan langsung tunai minyak goreng yang diberikan kepada 20,5 juta keluarga.
BACAJUGA:
Baca Juga: Viral! Detik-detik Seorang Bocah Tertabrak Mobil hingga Terpental, Warganet: Horor Banget
Mereka adalah yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan.
Kemudian, bantuan diberikan untuk tiga bulan dengan besaran sebesar Rp100 ribu setiap bulannya dan dibayar di muka pada bulan April.
Selain itu, Bantuan PKH dan Kartu Sembako serta BLT Desa juga terus digulirkan pemerintah.
Baca Juga: Daftar Harga Tiket KA Mudik Lebaran 2022 Jakarta-Yogyakarta, Kelas Ekonomi hingga Eksekutif
“Program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta,” ungkapnya Airlangga.
“Besarnya Rp1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja, dan kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun,” imbuh Ketua Umum Partai Golkar itu.
Selanjutnya, direncanakan juga pemberian Bantuan Produkti Usaha Mikro atau BPUM sebesar Rp600 ribu per penerima.
Baca Juga: Mau Jadi Imam Tarawih, Baca Segera Panduan Sholat Tarawih, Cepat, dan Mudah Disini
Bantuan itu diberikan kepada usaha mikro nonpenerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan atau BT-PKLWN.
“Nanti akan juga diagendakan, besarannya Rp600 ribu per penerima. Ini sama dengan PKLWP dan sasarannya 12 jutaan penerima,” katanya.
Kemudian, di dalam Sidang Kabinet Paripurna atau SKP yang digelar pada Selasa 5 April 2022 , Presiden juga meminta kepada jajarannya terkait untuk memperhatikan harga pupuk yang juga melonjak naik, baik pupuk subsidi maupun non-subsidi.
Baca Juga: Link Baca One Piece Chapter 1046, Lengkap dengan Spoiler dan Tanggal Rilis Terbaru
Penggunaan pupuk akan diprioritaskan pada komoditas prioritas, seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao.
“Pupuk yang disubsidi juga mulai dibatasi, urea dan NPK. Kita ketahui urea sekarang harganya mendekati 1.000 dolar (Amerika Serikat),” tegasnya.
“Potash dan KCL Indonesia impor, dan salah satunya kan impornya juga dari Ukraina,” papar Airlangga.
Baca Juga: 5 Link Twibbon Hari Kesehatan Dunia 7 April 2022 Terbaru dan Download Secara Gratis
Ia menambahkan, Presiden juga menekankan agar subsidi pupuk yang diberikan pemerintah betul-betul tepat sasaran untuk mendorong ketersediaan pangan yang cukup.
“Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran. Para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk, dan tentunya pada akhirnya tidak mendorong ketersediaan pangan yang aman,” tandasnya.***
